Berita > Infografis
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria PKP Belum Berproduksi yang Boleh Mengkreditkan Pajak Masukan

Archie Teapriangga | Senin, 19 April 2021 | 13:00 WIB
Kriteria PKP Belum Berproduksi yang Boleh Mengkreditkan Pajak Masukan
Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : infografis pajak , pengusaha kena pajak , PPN
KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

19 April 2021 | 21:06 WIB

Infografis pajak yang sangat informatif dan sudah ter-update dengan ketentuan yang terbaru yaitu PMK-18/2021. Semoga bermanfaat bagi PKP dalam menjalankan kegiatan usahanya.

ARTIKEL TERKAIT
Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif
Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

3 Skema Terbaru Pembuatan Kode Billing di Coretax DJP
Jumat, 24 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

3 Skema Terbaru Pembuatan Kode Billing di Coretax DJP

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis
Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Sederet Kondisi yang Bikin WP Tidak Kena Denda Telat Lapor SPT Masa
Kamis, 23 Januari 2025 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sederet Kondisi yang Bikin WP Tidak Kena Denda Telat Lapor SPT Masa

BERITA PILIHAN
Perdagangan Karbon Luar Negeri Dimulai, Bursa Karbon Bakal Lebih Ramai
Sabtu, 25 Januari 2025 | 08:00 WIB PERDAGANGAN KARBON

Perdagangan Karbon Luar Negeri Dimulai, Bursa Karbon Bakal Lebih Ramai

Kejar Peneriman Daerah, Pemkot Bentuk Kader Pajak
Sabtu, 25 Januari 2025 | 07:30 WIB KOTA BATAM

Kejar Peneriman Daerah, Pemkot Bentuk Kader Pajak

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri
Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy
Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat
Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Pajak Minimum Global Timbulkan Pajak Tambahan, Begini Cara Hitungnya
Jumat, 24 Januari 2025 | 16:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Timbulkan Pajak Tambahan, Begini Cara Hitungnya

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif
Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

TERPOPULER
1
INFOGRAFIS PAJAK 3 Skema Terbaru Pembuatan Kode Billing di Coretax DJP
2
INFOGRAFIS PAJAK Panduan Fitur Impersonate di Aplikasi Coretax DJP
3
INFOGRAFIS PAJAK Kriteria Kelebihan Bayar Pajak yang Tidak Bisa Diajukan Pemindahbukuan
4
INFOGRAFIS PAJAK Lapor SPT Tahunan Belum Pakai Coretax, Ini Hal yang Perlu Kamu Tahu
5
INFOGRAFIS PAJAK Daftar NPWP di Aplikasi Coretax DJP
TERBARU
1
PERDAGANGAN KARBON Perdagangan Karbon Luar Negeri Dimulai, Bursa Karbon Bakal Lebih Ramai
2
KOTA BATAM Kejar Peneriman Daerah, Pemkot Bentuk Kader Pajak
3
KEBIJAKAN PAJAK Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini
4
PMK 136/2024 Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?
5
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri