AUSTRALIA

Klub Malam di Negara Ini Sepi, Cukai Miras Diusulkan Ditangguhkan

Dian Kurniati | Minggu, 29 September 2024 | 10:00 WIB
Klub Malam di Negara Ini Sepi, Cukai Miras Diusulkan Ditangguhkan

Ilustrasi.

CANBERRA, DDTCNews - Menjelang diselenggarakannya pemilu federal, Koalisi Partai Nasional Australia menjanjikan penangguhan cukai atas minuman beralkohol di klub malam

Pimpinan Partai Nasional David Littleproud mengatakan keringanan cukai diberikan dalam rangka meningkatkan kunjungan masyarakat ke klub malam. Menurutnya, cukai telah menyebabkan harga minol mahal sehingga kunjungan masyarakat ke klub malam juga sepi.

"Ketika mereka tidak memiliki pendapatan yang dapat dibelanjakan, makin sulit pula bagi mereka untuk keluar. Tidak hanya untuk minum bir, tetapi juga makan di luar," katanya, dikutip pada Minggu (29/9/2024).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Littleproud menuturkan daya beli masyarakat Australia terus menurun seiring dengan laju inflasi yang tinggi. Pemerintah pun perlu membuat kebijakan yang mampu memulihkan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga berbagai barang dan jasa.

Dia menjelaskan penangguhan cukai minol dapat diterapkan sementara waktu untuk mendorong masyarakat kembali mengunjungi klub malam. Kebijakan ini juga diharapkan mampu melindungi usaha-usaha klub yang banyak beroperasi di Australia.

Cukai dikenakan terhadap bir dan minuman beralkohol dengan kandungan alkohol yang lebih tinggi dari ambang batang yang ditetapkan. Tarif cukai di Australia naik setiap 6 bulan seiring dengan laju inflasi.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Di sisi lain, Partai Buruh yang sedang berkuasa saat ini menegaskan tak tertarik memberikan insentif cukai minol. Sebab, pengenaan cukai tersebut ditujukan untuk mengendalikan konsumsi minol dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

"Ini bukan fokus pemerintah. Pemerintah berfokus membuat obat-obatan yang lebih murah, bukan bir," ujar Menteri Kesehatan dan Perawatan Lansia Mark Butler.

Dalam pengendalian inflasi, berbagai kelompok masyarakat di Australia berharap adanya penurunan suku bunga bank sentral. Namun, Gubernur Reserve Bank of Australia Michelle Bullock menyatakan belum terdapat rencana menurunkan suku bunga.

"Dewan gubernur tidak berada dalam posisi untuk memangkas suku bunga dalam waktu dekat," ujarnya seperti dilansir 9news.com.au. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja