Ketentuan Restitusi PNBP Diperinci

JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59/2020 memerinci ketentuan tentang pengembalian kelebihan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diatur dalam UU No. 9/2018 tentang PNBP.

PP 59/2020 memungkinkan restitusi PNBP bila ada kesalahan pembayaran, pemungutan, penetapan instansi pengelola PNBP, putusan pengadilan, hasil pemeriksaan, akibat pelayanan yang dipenuhi instansi pengelola PNBP sepihak, atau sebab lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, restitusi PNBP tidak diberikan tunai. "Pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBP berikutnya," bunyi Pasal 40 ayat (1), seperti dikutip Selasa (27/10/2020).

Pengembalian kelebihan pembayaran PNBP hanya bisa diberikan secara tunai melalui pemindahbukuan dari kas negara ke rekening penerima bila memenuhi beberapa kondisi tertentu.

Kondisi tertentu yang dimaksud yakni apabila terdapat pengakhiran kegiatan usaha wajib bayar, dan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kemudian apabila wajib bayar tidak memiliki kewajiban PNBP sejenis secara berulang, bila pengembalian sebagai pembayaran dimuka atas PNBP terutang berikutnya melebihi waktu 1 tahun, atau bila terdapat kondisi kahar.

Masih dari pasal tersebut, untuk mendapatkan kelebihan pembayaran PNBP secara tunai, terdapat beberapa dokumen pendukung yang harus disediakan oleh wajib bayar.

Dalam hal wajib bayar mengakhiri kegiatan usaha, dokumen pendukung yang harus disediakan antara lain surat keterangan pencabutan izin, surat keterangan tidak melakukan pembayaran PNBP selama 6 bulan berturut-turut, atau surat putusan pailit pengadilan.

Dalam hal wajib bayar tidak memiliki kewajiban PNBP sejenis secara berulang, maka wajib bayar harus menyediakan dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari wajib bayar.

Dalam hal pengembalian sebagai pembayaran di muka atas PNBP terutang berikutnya melebihi 1 tahun, wajib bayar harus menyediakan dokumen pendukung berupa data historis transaksi pembayaran PNBP dalam 1 tahun terakhir dan proyeksi pembayaran PNBP dalam setahun mendatang.

Terakhir, dalam hal pengembalian pembayaran PNBP diajukan oleh wajib bayar akibat keadaan kahar, wajib bayar harus menyediakan surat pernyataan dari wajib bayar atau dari instansi berwenang.

Ketentuan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran PNBP baik sebagai pembayaran di muka maupun secara tunai melalui pemindahbukuan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri keuangan (PMK). (Bsi)