Kerugian Rp8,8 Triliun, Otoritas Diminta Serius Berantas Rokok Ilegal

MANILA, DDTCNews - Pemerintah Filipina memperkirakan potensi kerugian negara akibat maraknya rokok ilegal mencapai P30 miliar atau Rp8,8 triliun setiap tahun.

Ketua Komite Keuangan DPR Joey Salceda meminta Biro Pendapatan Dalam Negeri, Biro Kepabeanan dan Cukai, serta Otoritas Zona Ekonomi Filipina (PEZA) mencari solusi penanganan peredaran rokok ilegal. Dia menilai kerugian akan lebih besar jika tidak ada tindakan serius pemerintah.

"Saya berharap ada tindakan tegas pada perdagangan rokok ilegal. Kita kehilangan P30 miliar setiap tahun karena ini, akibat kelalaian penegakan hukum," katanya dalam rapat virtual, dikutip Selasa (2/3/2021).

Salceda mengatakan Biro Pendapatan Dalam Negeri bisa mengubah Peraturan Pendapatan No. 9/2015 yang membebaskan rokok untuk kebutuhan ekspor dari stempel pajak. Otoritas pajak juga bisa mewajibkan produsen kode unifikasi mencegah rokok tanpa stempel pajak merembes ke pasar.

Ia kemudian mengingat ketentuan pajak dan cukai pada produk rokok termasuk rawan penyalahgunaan karena menganut prinsip self declaration. Oleh karena itu, otoritas pajak dan kepabeanan dan cukai harus bekerja sama mencegah kecurangan terjadi.

Dia kemudian membandingkan longgarnya pengawasan pada rokok tanpa pita cukai tersebut dengan impor minyak di jalur tikus yang juga marak di Filipina. Menurutnya, pengawasan terhadap impor minyak mentah masih lebih ketat ketimbang pada rokok ilegal.

Di sisi lain, Salceda mengingatkan pentingnya penegakan hukum di Zona Ekonomi Filipina atau ecozones. Dia menduga ecozones sering menjadi jalur perdagangan gelap, yang ketika barangnya keluar wilayah tetap tidak membayar pajak.

"PEZA tidak cukup hanya bekerja sama dengan Biro Pendapatan Dalam Negeri. Anda memiliki polisi ecozone, sehingga Anda memiliki mandat untuk menegakkan hukum di wilayah itu," ujarnya, dilansir inquirer.net.

Departemen Keuangan mencatat dominasi rokok ilegal dalam barang selundupan yang disita tahun lalu 53,5%. Menurut data tersebut, nilai barang sitaan pada 2020 sebesar P9,75 miliar atau Rp2,8 triliun, yang P5,22 miliar atau Rp1,5 triliun di antaranya berupa tembakau dan rokok ilegal. (Bsi)