Kementerian Energi dari Negara Ini Minta Gas Alam Dibebaskan dari PPN

MANILA, DDTCNews - Kementerian Energi Filipina meminta adanya keringanan pajak berupa pembebasan PPN atas perdagangan gas alam.

Wakil Menteri Energi Sharon Garin mengatakan pemerintah perlu memberikan dukungan lebih besar untuk industri gas alam. Menurutnya, sektor usaha tersebut selama ini sulit berkembang karena memiliki risiko yang besar.

"Kementerian Keuangan semestinya menyetujui pemberian insentif fiskal bagi investor gas alam karena risikonya terlalu tinggi dan memiliki persaingan ketat," katanya, dikutip pada Rabu (17/4/2024).

Garin menyampaikan usulannya tersebut saat pembahasan RUU Senat 2247 tentang Pengembangan Industri Gas Filipina. Melalui RUU ini, dia memandang pemerintah perlu memberikan insentif fiskal yang menarik untuk mendorong industri gas alam di dalam negeri.

Kementerian Energi pun mengusulkan insentif berupa pembebasan PPN atas pembelian dan penjualan gas alam dalam negeri dan penjualan listrik yang menggunakan gas alam dalam negeri.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan insentif kepada pelaku usaha gas alam untuk memastikan transaksi komersial makin kuat sehingga mendorong investasi. Dia menilai pemanfaatan gas alam dalam negeri juga akan mengatasi kekhawatiran soal keamanan energi.

"Sangat kecil kemungkinannya bahwa harga gas alam di dalam negeri lebih mahal daripada LNG," ujar Garin seperti dilansir manilastandard.net.

RUU Senat 2247 diusulkan oleh Senator Raffy Tulfo untuk mendorong pengembangan sektor gas alam di Filipina. Pengesahan RUU juga diharapkan mampu menambah sumber gas alam di negara tersebut karena cadangan gas di blok Malampaya makin menipis. (rig)