Kembali Tawarkan SBSN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp250,26 Miliar

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah meraup dana sejumlah Rp250,26 miliar dari hasil penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam rangka penempatan dana atas program pengungkapan sukarela (PPS) yang dilaksanakan pada 24 November 2022.

Ditjen Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyebut pemerintah hanya menawarkan 1 seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang sama dengan penawaran sebelumnya, yaitu PBS035.

"Kementerian Keuangan telah melakukan transaksi penerbitan SBSN dengan cara private placement dalam rangka PPS dengan jumlah sebesar Rp250,26 miliar," bunyi keterangan DJPPR, dikutip pada Rabu (30/11/2022).

DJPPR menyatakan penerbitan SBSN khusus tersebut dilakukan berdasarkan PMK 51/2019, PMK 38/2020, dan PMK 196/2021. Sesuai dengan PMK 196/2021, wajib pajak dapat menginvestasikan harta bersih yang diungkapkan melalui PPS dalam surat berharga negara (SBN).

Pembelian SBN dilakukan melalui dealer utama dengan cara private placement di pasar perdana dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Dealer utama juga wajib melaporkan transaksi SBN dalam rangka PPS kepada Ditjen Pajak (DJP).

Pemerintah menawarkan SBSN khusus seri PBS035 kepada peserta PPS yang ingin menginvestasikan dananya pada instrumen syariah. Kupon yang diberikan bersifat fixed rate sebesar 6,75% dan imbal hasil 7,03%.

SBSN khusus itu bersifat tradable atau dapat diperdagangkan dengan tenor selama 20 tahun sehingga akan jatuh tempo pada 15 Maret 2042.

Pemerintah hanya menjadwalkan 5 periode transaksi SBSN untuk penempatan dana atas PPS dalam tahun berjalan ini. Adapun transaksi SBSN seri PBS035 tersebut menjadi yang terakhir dilakukan pada tahun ini.

Secara keseluruhan, pemerintah tercatat telah meraup Rp1,18 triliun dari 5 kali transaksi SBSN seri PBS035. Selain SBSN, pemerintah juga menawarkan 2 seri SUN khusus PPS.

Dalam 5 kali penawaran, pemerintah meraup Rp6,99 triliun dari transaksi SUN seri FR0094 dan US$63,31 juta dari transaksi SUN seri USDFR003 yang berdenominasi dolar AS.

Pemerintah mengadakan PPS berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Setelah periode program tersebut berakhir pada 30 Juni 2022, wajib pajak masih memiliki kesempatan merealisasikan komitmen investasinya, termasuk pada SBN, hingga 30 September 2023. (rig)