AGENDA PAJAK

KAPj IAI Adakan Diskusi Soal Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK

Redaksi DDTCNews | Senin, 17 Juli 2023 | 17:00 WIB
KAPj IAI Adakan Diskusi Soal Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK

Poster.

JAKARTA, DDTCNews – Kompartemen Akuntan Perpajakan – Ikatan Akuntan Indonesia (KAPj-IAI) menggelar diskusi perpajakan yang mengulas topik Pengadilan Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023 pada 20 Juli 2023.

Dalam acara yang dimulai dari 09.30 WIB hingga 12.00 WIB ini, Ketua KAPj IAI John L. Hutagaol akan memberikan pidato pembuka (opening speech). Selain itu, terdapat 3 narasumber kompeten yang akan hadir dalam acara tersebut.

Ketiga narasumber tersebut antara lain Founder DDTC Darussalam, Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Bidang Yudisial Triyono Martanto, dan Hakim Agung Pajak Mahkamah Agung periode 2011-2021 Hary Djatmiko. Adapun pengurus KAPj IAI Ratna Febriana akan menjadi moderator.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Bila berminat mengikuti diskusi online tersebut, Anda dapat mendaftar pada link berikut: https://bit.ly/RTD0723. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor Whatsapp resmi IAI, yaitu 08-111-055-141.

Acara yang digelar secara gratis dan terbuka untuk umum ini sangat relevan dengan kondisi sekarang. MK sebelumnya telah merilis Putusan MK No. 26/PPU-XXI/2023 yang membatalkan kewenangan Kementerian Keuangan sebagai institusi yang membina Pengadilan Pajak.

Dengan putusan tersebut, Pasal 5 ayat (2) UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak diubah menjadi Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Lantas, bagaimana dampak dan implikasi putusan MK terhadap pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak?

Lalu, bagaimana pula peran kuasa wajib pajak dan kuasa hukum wajib pajak dalam mendampingi atau mewakili wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan di Pengadilan Pajak? Tertarik mengikutinya? Daftar sekarang juga!

Pada hari yang sama, akan ada juga penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara IAI dan Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI). (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja