Jadi Ujung Tombak Penagihan, Insentif Buat Kolektor PBB Dinaikkan

SIDENRENG, DDTCNews – Pemkab Sidrap berencana meningkatkan biaya operasional pengedaran (BOP) kolektor dan pembantu kolektor PBB pada tahun ini.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidrap Muhammad Subhan mengatakan BOP ditingkatkan sebagai bentuk apresiasi terhadap kolektor dan pembantu kolektor selaku ujung tombak penagihan PBB.

"Jadi akan ada kenaikan BOP untuk kolektor dan pembantu kolektor. Ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah," katanya seperti dilansir bugispos.com, Selasa (26/4/2022).

Subhan menuturkan nilai insentif yang diberikan kepada pembantu kolektor PBB dinaikkan menjadi Rp5.000 per lembar dari sebelumnya pada tahun lalu senilai Rp3.500 per lembar. Untuk kolektor PBB, insentif dinaikkan dari Rp1.500 per lembar menjadi Rp1.700 per lembar.

Tambahan informasi, tarif PBB yang berlaku di Kabupaten Sidrap sebesar 0,06% hingga 0,2%. Objek PBB dengan NJOP maksimal Rp500 juta dikenai tarif 0,06%. Selanjutnya, objek PBB dengan NJOP senilai lebih dari Rp500 juta hingga Rp2 miliar dikenai tarif 0,08%.

Sementara itu, objek PBB dengan NJOP di atas Rp2 miliar sampai Rp10 miliar terutang PBB dengan tarif sebesar 0,12%. Kemudian, tarif PBB untuk objek dengan NJOP di atas Rp10 miliar ditetapkan sebesar 0,2%.

Tarif PBB terbaru tersebut berdasarkan Perda 5/2021. Sebelumnya, tarif PBB yang berlaku adalah 0,1% dan 0,2%. Tarif 0,1% dikenakan atas objek dengan NJOP maksimal Rp1 miliar. Objek PBB dengan NJOP di atas Rp1 miliar dikenai pajak dengan tarif 0,2%. (rig)