IRS Dapat Tambahan Anggaran Rp1.218 Triliun, Ini 5 Fokus Kebijakannya

WASHINGTON, D.C., DDTCNews - Otoritas pajak Amerika Serikat (AS), Internal Revenue Service (IRS), bakal mendapat tambahan anggaran senilai US$80 miliar atau setara Rp1.218 triliun. Tambahan anggaran untuk 10 tahun ke depan itu rencananya akan digunakan untuk mendanai 5 kebijakan prioritas.

Ketua Komite Keuangan Senat AS Ron Wyden mengatakan anggaran jumbo tersebut akan digunakan untuk peningkatan pelayanan wajib pajak, pengembangan infrastruktur IT, pengawasan terhadap wajib pajak kaya, penindakan terhadap pengelakan pajak, dan penguatan Divisi Penegakan Hukum IRS.

"Dengan anggaran ini, IRS perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan menjamin tidak ada lagi backlog pemrosesan SPT pada tahun depan," ujar Wyden, dikutip Kamis (6/10/2022).

Infrastruktur IT perlu dikembangkan agar data-data wajib pajak yang diterima dari pihak ketiga bisa digunakan secara optimal untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pajak.

Wyden mengatakan sistem IT IRS harus mampu mendeteksi kekurangan pembayaran pajak sekaligus mengurangi pemeriksaan terhadap wajib pajak patuh.

Guna meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak kaya, Wyden mengatakan IRS akan menggunakan anggaran yang tersedia untuk menambah jumlah pemeriksa. "IRS harus merekrut lebih banyak pemeriksa untuk mengaudit wajib pajak kaya," ujar Wyden.

Wyden mengatakan IRS seharusnya lebih banyak melakukan audit terhadap wajib pajak kaya, bukan terhadap wajib pajak kelas menengah ke bawah yang mengeklaim fasilitas earned income tax credit (EITC). Selama ini, IRS justru lebih banyak memeriksa wajib pajak penerima EITC ketimbang wajib pajak kaya dengan penghasilan senilai US$500.000 hingga US$1 juta.

Dalam hal menindak praktik pengelakan pajak, Wyden meminta kepada IRS untuk membuat whistleblower program guna mendorong masyarakat melaporkan praktik-praktik pengelakan pajak ataupun pelanggaran ketentuan pajak lainnya.

Terakhir, Divisi Penegakan Hukum IRS perlu diperkuat melalui penambahan pemeriksa. Pasalnya, jumlah pegawai pada divisi tersebut tercatat menurun hingga 25% terhitung sejak 2010. Pada 2021, pemeriksa pada Divisi Penegakan Hukum hanya sebanyak 2.046 pemeriksa.

Melalui peningkatan anggaran dan penambahan jumlah pemeriksa, IRS diminta untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus pengelakan pajak prominen dan berskala besar. (sap)