IRLANDIA

Irlandia Bakal Hapus PPN Atas e-Book dan Audiobook Tahun Depan

Dian Kurniati | Rabu, 11 Oktober 2023 | 16:00 WIB
Irlandia Bakal Hapus PPN Atas e-Book dan Audiobook Tahun Depan

Ilustrasi.

DUBLIN, DDTCNews - Pemerintah Irlandia berencana menghapuskan PPN atas produk e-book dan audiobook melalui APBN 2024.

Menteri Keuangan Michael McGrath mengatakan penghapusan PPN atas e-book dan audiobook ini sejalan dengan aspirasi masyarakat. Menurutnya, kebijakan itu juga akan membuat perlakuan pajak yang sama antara buku konvensional dan elektronik.

"Masalah yang sering disampaikan kepada saya adalah perlakuan PPN terhadap buku audio dan e-book. E-book saat ini dikenakan tarif PPN sebesar 9%, tidak seperti buku cetak yang dikenakan tarif 0%. Audiobook juga belum termasuk barang yang kena tarif 0%," katanya, dikutip pada Rabu (11/10/2023).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

McGrath mengatakan penghapusan tarif PPN e-book dan audiobook akan berlaku mulai 1 Januari 2024. Menurutnya, kebijakan tersebut akan menjadi insentif yang penting bagi masyarakat Irlandia.

Tidak hanya penghapus PPN atas e-book dan audiobook, pemerintah juga bakal memperpanjang keringanan pajak untuk kendaraan listrik berbasis baterai selama 2 tahun lagi atau hingga akhir 2025. Insentif ini berlaku untuk kendaraan listrik bertenaga baterai dengan harga sampai €50.000 atau sekitar Rp832,3 juta.

Pada awal tahun ini, pemerintah telah mengurangi jumlah hibah yang tersedia untuk sebagian besar mobil listrik, dari €5.000 menjadi €3.500.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Di sisi lain, pemerintah juga menambah keringanan pajak capital gain bagi investor. Kebijakan ini dinilai akan memberikan keuntungan bagi investor apabila memiliki investasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat hingga 2 kali lipat nilai investasi mereka.

McGrath pun mengumumkan pemerintah akan meningkatkan Skema Investasi Insentif Ketenagakerjaan (Employment Incentive Investment Scheme/EIIS) dengan menstandardisasi periode investasi menjadi 4 tahun untuk semua investasi, serta menggandakan jumlah keringanan yang dapat diklaim oleh investor menjadi €500,000.

Kebijakan pemerintah tersebut disambut baik oleh kalangan pelaku usaha. Pemberian insentif akan menarik lebih banyak investasi masuk ke Irlandia sehingga negara tersebut tidak terlalu tergantung dengan investor raksasa seperti Google.

"Kebijakan ini sangat menggembirakan karena akan menyelaraskan kebijakan investasi di Irlandia dengan negara lain yang juga berfokus pada teknologi seperti AS dan Inggris," kata CEO perusahaan pengiriman drone Manna Bobby Healy dilansir independent.ie. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak