IRLANDIA

Irlandia Bakal Hapus PPN Atas e-Book dan Audiobook Tahun Depan

Dian Kurniati | Rabu, 11 Oktober 2023 | 16:00 WIB
Irlandia Bakal Hapus PPN Atas e-Book dan Audiobook Tahun Depan

Ilustrasi.

DUBLIN, DDTCNews - Pemerintah Irlandia berencana menghapuskan PPN atas produk e-book dan audiobook melalui APBN 2024.

Menteri Keuangan Michael McGrath mengatakan penghapusan PPN atas e-book dan audiobook ini sejalan dengan aspirasi masyarakat. Menurutnya, kebijakan itu juga akan membuat perlakuan pajak yang sama antara buku konvensional dan elektronik.

"Masalah yang sering disampaikan kepada saya adalah perlakuan PPN terhadap buku audio dan e-book. E-book saat ini dikenakan tarif PPN sebesar 9%, tidak seperti buku cetak yang dikenakan tarif 0%. Audiobook juga belum termasuk barang yang kena tarif 0%," katanya, dikutip pada Rabu (11/10/2023).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

McGrath mengatakan penghapusan tarif PPN e-book dan audiobook akan berlaku mulai 1 Januari 2024. Menurutnya, kebijakan tersebut akan menjadi insentif yang penting bagi masyarakat Irlandia.

Tidak hanya penghapus PPN atas e-book dan audiobook, pemerintah juga bakal memperpanjang keringanan pajak untuk kendaraan listrik berbasis baterai selama 2 tahun lagi atau hingga akhir 2025. Insentif ini berlaku untuk kendaraan listrik bertenaga baterai dengan harga sampai €50.000 atau sekitar Rp832,3 juta.

Pada awal tahun ini, pemerintah telah mengurangi jumlah hibah yang tersedia untuk sebagian besar mobil listrik, dari €5.000 menjadi €3.500.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Di sisi lain, pemerintah juga menambah keringanan pajak capital gain bagi investor. Kebijakan ini dinilai akan memberikan keuntungan bagi investor apabila memiliki investasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat hingga 2 kali lipat nilai investasi mereka.

McGrath pun mengumumkan pemerintah akan meningkatkan Skema Investasi Insentif Ketenagakerjaan (Employment Incentive Investment Scheme/EIIS) dengan menstandardisasi periode investasi menjadi 4 tahun untuk semua investasi, serta menggandakan jumlah keringanan yang dapat diklaim oleh investor menjadi €500,000.

Kebijakan pemerintah tersebut disambut baik oleh kalangan pelaku usaha. Pemberian insentif akan menarik lebih banyak investasi masuk ke Irlandia sehingga negara tersebut tidak terlalu tergantung dengan investor raksasa seperti Google.

"Kebijakan ini sangat menggembirakan karena akan menyelaraskan kebijakan investasi di Irlandia dengan negara lain yang juga berfokus pada teknologi seperti AS dan Inggris," kata CEO perusahaan pengiriman drone Manna Bobby Healy dilansir independent.ie. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja