KAMBOJA

Insentif Pajak untuk Pariwisata di Negara Ini Diperpanjang hingga 2025

Dian Kurniati | Selasa, 27 Agustus 2024 | 09:30 WIB
Insentif Pajak untuk Pariwisata di Negara Ini Diperpanjang hingga 2025

Salah satu destinasi wisata di Kamboja. (foto: Kementerian Pariwisata Kamboja)

PHNOM PENH, DDTCNews - Pemerintah Kamboja akan mengumumkan kembali perpanjangan pemberian insentif pajak untuk sektor pariwisata.

Perdana Menteri Hun Manet mengatakan pemerintah tengah berfokus pada pemulihan sektor-sektor ekonomi di Kamboja, termasuk pariwisata. Melalui perpanjangan insentif pajak, dia berharap aktivitas pariwisata di seluruh daerah dapat berkembang.

"Untuk terus membantu meringankan beban operator di sektor pariwisata, saya telah memutuskan untuk memperpanjang masa berlaku pengecualian pajak selama 1 tahun lagi hingga akhir Juni 2025," katanya, dikutip pada Selasa (27/8/2024).

Baca Juga:
Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Manet menuturkan pemberian insentif tersebut bertujuan memberikan dorongan kepada operator tur dan memulihkan pariwisata. Nanti, insentif ini akan mencakup semua jenis pajak bulanan selain PPN dan pajak penghasilan.

Kemudian, pemerintah juga menunda pemeriksaan pajak pada bisnis pariwisata hingga Juni 2025. Selain insentif pajak, pemerintah juga mengalokasikan dana US$50 juta melalui perbankan untuk memberikan pinjaman kepada pengusaha pariwisata skala UMKM, terutama operator tur.

Sementara itu, Ketua Pacific Asia Travel Association Cambodia Thourn Sinan menyebut insentif pajak sangat dibutuhkan oleh pengusaha di sektor pariwisata untuk pulih. Menurutnya, pemberian insentif pajak juga dapat mendorong pengusaha melakukan ekspansi bisnis.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Dengan arus kas yang longgar, pengusaha akan meningkatkan kualitas layanan dan memperluas penawarannya sehingga berkontribusi pada pertumbuhan sektor pariwisata.

"Dengan mengurangi beban keuangan, insentif ini dapat menarik lebih banyak wisatawan, mendorong investasi, dan mendukung bisnis lokal," ujarnya seperti dilansir khmertimeskh.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi