KAMBOJA

Insentif Pajak untuk Pariwisata di Negara Ini Diperpanjang hingga 2025

Dian Kurniati | Selasa, 27 Agustus 2024 | 09:30 WIB
Insentif Pajak untuk Pariwisata di Negara Ini Diperpanjang hingga 2025

Salah satu destinasi wisata di Kamboja. (foto: Kementerian Pariwisata Kamboja)

PHNOM PENH, DDTCNews - Pemerintah Kamboja akan mengumumkan kembali perpanjangan pemberian insentif pajak untuk sektor pariwisata.

Perdana Menteri Hun Manet mengatakan pemerintah tengah berfokus pada pemulihan sektor-sektor ekonomi di Kamboja, termasuk pariwisata. Melalui perpanjangan insentif pajak, dia berharap aktivitas pariwisata di seluruh daerah dapat berkembang.

"Untuk terus membantu meringankan beban operator di sektor pariwisata, saya telah memutuskan untuk memperpanjang masa berlaku pengecualian pajak selama 1 tahun lagi hingga akhir Juni 2025," katanya, dikutip pada Selasa (27/8/2024).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Manet menuturkan pemberian insentif tersebut bertujuan memberikan dorongan kepada operator tur dan memulihkan pariwisata. Nanti, insentif ini akan mencakup semua jenis pajak bulanan selain PPN dan pajak penghasilan.

Kemudian, pemerintah juga menunda pemeriksaan pajak pada bisnis pariwisata hingga Juni 2025. Selain insentif pajak, pemerintah juga mengalokasikan dana US$50 juta melalui perbankan untuk memberikan pinjaman kepada pengusaha pariwisata skala UMKM, terutama operator tur.

Sementara itu, Ketua Pacific Asia Travel Association Cambodia Thourn Sinan menyebut insentif pajak sangat dibutuhkan oleh pengusaha di sektor pariwisata untuk pulih. Menurutnya, pemberian insentif pajak juga dapat mendorong pengusaha melakukan ekspansi bisnis.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Dengan arus kas yang longgar, pengusaha akan meningkatkan kualitas layanan dan memperluas penawarannya sehingga berkontribusi pada pertumbuhan sektor pariwisata.

"Dengan mengurangi beban keuangan, insentif ini dapat menarik lebih banyak wisatawan, mendorong investasi, dan mendukung bisnis lokal," ujarnya seperti dilansir khmertimeskh.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?