KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ini Sebab Kemenkeu Minta Kemensos Mutakhirkan Data Penerima Bansos

Muhamad Wildan | Senin, 17 Juni 2024 | 10:00 WIB
Ini Sebab Kemenkeu Minta Kemensos Mutakhirkan Data Penerima Bansos

Ilustrasi. Warga antre untuk menerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) di Kantor Pos Cabang Utama, Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/5/2024). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk terus memutakhirkan data penerima bantuan sosial (bansos).

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan pemutakhiran data penerima bansos diperlukan untuk meningkatkan kualitas penganggaran pada kementerian dan lembaga (K/L).

"Contohnya, kita mendorong graduasi penerima manfaat bansos dengan Kemensos," katanya dikutip pada Senin (17/6/2024).

Baca Juga:
Kumpulkan Jajarannya, Sri Mulyani Bahas Isu Strategis Termasuk Coretax

Menurut Isa, pembakuan sistem bansos diperlukan untuk menciptakan keseragaman antardaerah. "Sehingga nanti tidak hanya dapat diterapkan di 1 daerah, tetapi bisa direplikasi di daerah-daerah yang lain," ujar Isa.

Sebagai informasi, rencana untuk melakukan graduasi atas para penerima bansos telah tercantum dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Merujuk pada dokumen tersebut, skema graduasi diberlakukan agar para penerima bansos memiliki potensi untuk bisa mandiri dan keluar dari jerat kemiskinan secara keberlanjutan.

Baca Juga:
Sri Mulyani Ingatkan Pegawai Kemenkeu untuk Jaga Kredibilitas APBN

Graduasi dilakukan melalui beragam program pemberdayaan, seperti peningkatan kemampuan entrepreneurship, dukungan pembiayaan mikro, dan pendampingan dalam menjalankan usaha.

Guna mempercepat proses graduasi, pemerintah berencana memperkuat program bansos berbasis pemberdayaan seperti program pahlawan ekonomi Nusantara (PENA), pemberian pembiayaan ultra mikro, dan kredit usaha rakyat.

Para penerima bansos yang memiliki potensi untuk berwirausaha didorong untuk mendapatkan bansos berbasis pemberdayaan dan pembiayaan. Adapun mereka yang berusia kerja didorong untuk masuk ke pasar kerja lewat program prakerja dan pelatihan kerja. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja