ADMINISTRASI KEPABEANAN DAN CUKAI

Ingat! Keberatan Soal Bea dan Cukai Kini Diajukan secara Elektronik

Redaksi DDTCNews | Senin, 27 Februari 2023 | 15:00 WIB
Ingat! Keberatan Soal Bea dan Cukai Kini Diajukan secara Elektronik

Tampilan depan portal Siap Tanding DJBC.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengatur ketentuan persyaratan pengajuan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/2022.

Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) PMK 136/2022, keberatan harus diajukan kepada dirjen bea dan cukai secara tertulis melalui portal Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) dan disampaikan oleh orang yang berhak menyampaikan sebagaimana dalam pasal 4 ayat (3).

“Surat keberatan diajukan oleh orang yang berhak, yaitu orang perseorangan atau orang yang namanya tercantum dalam akta perusahaan…,” bunyi penggalan Pasal 4 ayat (3) PMK 136/2022, dikutip pada Senin (27/2/2023).

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Keberatan merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemohon, baik itu orang perseorangan atau badan hukum ketika pemohon tidak setuju atas penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PMK 136/2022, pemohon hanya dapat mengajukan keberatan kepada dirjen bea dan cukai atas penetapan yang dilakukan pejabat bea dan cukai mengenai tarif, selain tarif untuk perhitungan bea masuk, sanksi administrasi denda, dan pengenaan bea keluar.

Surat penetapan untuk tiap-tiap jenis penetapan pun berbeda. Apabila wajib pajak keberatan atas tarif dan atau nilai pabean untuk perhitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran maka diterbitkan 3 jenis surat.

Baca Juga:
Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

“Penetapan yang dapat diajukan keberatan merupakan penetapan di bidang kepabeanan antara lain berupa Surat Penetapan Tarif (SPTNP), Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk Cukai (SPPBMCP), dan Surat Penetapan Pabean (SPP),” bunyi penggalan Pasal 2 ayat (1) PMK 136/2022.

Lebih lanjut, DJBC memiliki wewenang untuk menolak pengajuan keberatan yang diajukan wajib pajak. Apabila demikian, wajib pajak akan diberikan waktu untuk memperbaiki surat pengajuan keberatan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (7).

“Orang yang mengajukan keberatan dapat melakukan perbaikan atas surat keberatan sebelum jangka waktu pengajuan keberatan terlampaui,” bunyi Pasal 2 ayat (1) PMK 136/2022. (sabian/rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini