AMERIKA SERIKAT

Harga BBM Naik, Negara Bagian AS Ramai-Ramai Siapkan Insentif Pajak

Vallencia | Jumat, 11 Maret 2022 | 17:00 WIB
Harga BBM Naik, Negara Bagian AS Ramai-Ramai Siapkan Insentif Pajak

Ilustrasi. Sebuah kapal di Sungai Hudson melewati garis langit New York City di tengah kota Manhattan dalam kabut tebal di New York, Amerika Serikat, Kamis (10/3/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Mike Segar/foc/cfo

WASHINGTON, DDTCNews – Seiring dengan tren lonjakan harga bensin, gubernur dan anggota parlemen di beberapa negara bagian AS akan mempertimbangkan keringanan pajak atas bensin serta menekan pemerintah federal melakukan hal yang sama.

Gubernur Maryland Larry Hogan mengungkapkan kekhawatirannya atas lonjakan harga bensin. Guna menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Maryland tengah merencanakan penangguhan darurat pajak gas.

"Di tengah ketidakpastian global, saya mengumumkan untuk menangguhkan darurat pajak bensin untuk membantu mengatasi tekanan yang besar di SPBU," katanya seperti dilansir saltwire.com, Jumat (11/3/2022).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Kekhawatiran kepala daerah ini tidak hanya terjadi di Maryland, pemerintah negara bagian lainnya pun khawatir lonjakan cepat dalam biaya bahan bakar kendaraan bermotor ini merugikan pengendara dan ekonomi lokal.

Hal yang sama juga dilakukan Gubernur Georgia Brian Kemp. Rencananya, ia akan bertemu legislator untuk membahas penangguhan pajak negara bagian sekitar US$0,29 atau setara dengan Rp4.149,22 per galon.

Gubernur dan anggota parlemen di California, Florida, Maine, Michigan, New York, Tennessee dan lainnya juga membuat langkah serupa. Sementara itu, Colorado, Michigan, Minnesota, Pennsylvania, New Mexico, dan Wisconsin mengusulkan kepada pemimpin kongres AS untuk menaikkan pajak federal senilai US$0,18 per galon.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Sejalan dengan itu, Pemerintah AS berusaha untuk mengekang kenaikan harga energi konsumen dengan mengatur pelepasan stok minyak mentah dari cadangan darurat bersama dengan negara-negara konsumen lainnya.

Pemerintah AS juga tengah mempelajari langkah-langkah tambahan untuk meredam dampak kenaikan bahan bakar kepada konsumen. Pejabat administrasi juga telah meminta produsen energi domestik dan asing untuk mengebor lebih banyak minyak demi menstabilkan pasar. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN