AMERIKA SERIKAT

Gubernur Serukan Pemangkasan Tarif Pajak Penghasilan

Dian Kurniati | Senin, 20 Januari 2020 | 11:34 WIB
Gubernur Serukan Pemangkasan Tarif Pajak Penghasilan

Gubernur Iowa Kim Reynolds. (foto: iowa.org)

IOWA, DDTCNews - Gubernur Negara Bagian Iowa, AS, Kim Reynold menyerukan wacana pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) kembali setelah dua tahun lalu sebelumnya anggota parlemen menyetujui pemotongan PPh terbesar dalam sejarah negara bagian AS tersebut.

"Saya mengusulkan pemotongan PPN dengan tambahan 10% untuk hampir setiap warga Iowa. Kepada yang berpenghasilan rendah, akan menerima 25% pemotongan," kata Reynolds, dikutip Senin (20/01/2020).

Namun, kata Reynold, wacana itu bukan berarti ekonomi saat ini sedang sulit. Sebaliknya, ekonomi Iowa masih kuat di tengah persoalan penurunan harga komoditas, hingga masalah perdagangan internasional yang hingga kini belum rampung.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Rencana Reynold juga didukung anggota parlemen. Senator Iowa Cournoyer mengatakan rencana itu bisa dilakukan mengingat kondisi fiskal Iowa juga terbilang kuat.

"Kami juga memiliki anggaran berimbang. Cadangan kas penuh, dan kami sedang surplus US$490 juta, yang diperkirakan cukup untuk tahun fiskal saat ini," kata Cournoyer yang juga berasal dari partai Republik.

Mengutip WQAD.com, Senin (20/1/2020), pemerintah Iowa juga ingin melonggarkan beban pajak masyarakat dan menarik minat masyarakat tinggal di Iowa di antaranya memangkas tarif pajak properti. Meski begitu, pada saat bersamaan, gubernur juga mengusulkan kenaikan satu persen pada tarif pajak penjualan.

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

"Saya pikir diskusi tentang pelonggaran pajak terus-menerus, warga Iowa akan selalu menjadi yang terdepan dalam pikiran Republik," tutur Cournoyer.

Di sisi lain, Cournoyer akan memastikan pemerintah Iowa tetap menjalankan prioritasnya tahun ini, terutama untuk pendanaan pada sekolah-sekolah Iowa, meski setoran pajak berkurang imbas dari pelonggaran pajak.

"Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi siswa dan guru," kata dia. (RIG)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN