KENYA

Diprotes Publik, Negara Ini Batalkan Rencana Kenaikan Tarif Pajak

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 19 Juni 2024 | 15:30 WIB
Diprotes Publik, Negara Ini Batalkan Rencana Kenaikan Tarif Pajak

Ilustrasi.

NAIROBI, DDTCNews - Pemerintah Kenya akhirnya mencabut rencana kenaikan tarif sejumlah jenis pajak menyusul protes besar yang berujung pada penangkapan sekitar 210 orang yang terlibat dalam demonstrasi.

Pemerintah sebelumnya mengusulkan kenaikan tarif PPN atas sejumlah barang dan jasa. Rencana ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan yang akan diajukan ke DPR. Namun, wacana tersebut mendapat penolakan keras dari masyarakat.

“RUU Keuangan telah diubah untuk menghapus usulan tarif PPN terbaru atas roti, pengangkutan gula, jasa keuangan, dan transaksi valuta asing sebesar 16%, serta pajak kendaraan bermotor sebesar 2,5%,” bunyi pernyataan resmi kantor kepresidenan Kenya, Rabu (19/6/2024).

Baca Juga:
Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

RUU Keuangan tersebut sempat memicu demonstrasi di dekat gedung parlemen di Ibu Kota Kenya. Kepolisian bahkan sampai menembakkan gas air mata untuk membubarkan ratusan orang yang mengambil bagian dalam protes yang dijuluki Occupy Parliament.

Sebanyak 210 orang ditangkap, termasuk pengunjuk rasa, jurnalis dan pengamat dari kelompok hak asasi manusia (HAM). Kelompok HAM Kenya pun menuntut pembebasan tanpa syarat atas seluruh pengunjuk rasa dan anggota kelompok HAM yang ditangkap.

Sementara itu, Komandan Kepolisian Nairobi Adamson Bungei menjelaskan hak untuk melakukan protes atau demonstrasi secara damai telah dijamin dalam Konstitusi Kenya. Namun, penyelenggara demonstrasi harus memberi tahu kepolisian terlebih dahulu.

Baca Juga:
Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Dia menuturkan kepolisian umumnya memberikan lampu hijau, kecuali ada masalah keamanan. Akan tetapi, lanjutnya, tidak ada kelompok yang mengantongi izin untuk melakukan demonstrasi pada saat itu.

Protes yang dilakukan masyarakat karena kebijakan pajak bukan kali ini saja terjadi. Tahun lalu saja, gelombang protes sempat terjadi lantaran pemerintah berencana memberlakukan pajak perumahan dan menaikkan kontribusi kesehatan nasional.

Presiden Ruto menjelaskan bahwa kebijakan pajak tersebut dilakukan bukan tanpa alasan yang kuat. Menurutnya, langkah tersebut diambil agar negara dapat mandiri secara finansial.

“Prinsip keseluruhannya adalah Anda harus hidup sesuai kemampuan Anda. Saya meyakinkan dan menyampaikan kepada masyarakat Kenya bahwa negara harus mulai meningkatkan pendapatan,” ujar Presiden Kenya, seperti dilansir Aljazeera. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi