PORTUGAL

Dinilai Jadi Pertanda Baik, AS Tahan Aksi Balasan Pajak Digital

Redaksi DDTCNews | Senin, 18 Januari 2021 | 10:50 WIB
Dinilai Jadi Pertanda Baik, AS Tahan Aksi Balasan Pajak Digital

Ilustrasi. 

LISBON, DDTCNews – Langkah penangguhan rencana Amerika Serikat (AS) terkait dengan pengenaan tarif tambahan kepada Prancis sebagai respons adanya digital services tax (DST) menjadi pertanda baik bagi proses perundingan pajak internasional.

Menkeu Portugal Joao Leo menyambut baik langkah AS tersebut. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya meredakan risiko perang dagang tapi juga pertanda AS akan kembali ke meja perundingan konsensus pajak ekonomi digital.

"Ini pertanda baik dan menunjukkan kesediaan AS untuk merundingkan kompromi dengan Uni Eropa," katanya, dikutip pada Senin (18/1/2021).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Leo mengharapkan langkah kerja sama antara Uni Eropa dan AS bisa meningkat pada era kepemimpinan Joe Biden. Dia memaparkan langkah konstruktif tersebut ditandai dengan kembalinya AS dalam proses perundingan konsensus pajak ekonomi digital di bawah koordinasi OECD.

Menurutnya, agenda pencapaian konsensus pajak digital merupakan salah satu target Portugal di kursi Kepresidenan Dewan Eropa sampai dengan Juni 2021. Leo menerangkan AS mempunyai peran sentral untuk menentukan konsensus akhir bagi reformasi perpajakan internasional.

Dia menegaskan dukungan kuat Uni Eropa untuk merampungkan konsensus pajak ekonomi digital pada tahun ini. Namun, Leo tidak menutup pintu bagi opsi alternatif jika konsensus kembali gagal tercapai pada tahun ini.

Baca Juga:
Ada Aturan Baru, Exchanger Kripto Harus Punya Hak Akses NIK Dukcapil

"Harapan kami, semua pihak bisa menyetujui kesepakatan pada tingkat OECD. Jika karena alasan tertentu konsensus yang ditawarkan OECD tidak dapat disetujui maka kami harus memiliki suatu alternatif kebijakan," ujarnya.

Leo menerangkan agenda prioritas lain dari Portugal adalah meloloskan proposal pajak transaksi keuangan dan perpajakan untuk transformasi ekonomi hijau. Menurutnya, kedua proposal ini juga penting bagi internal Uni Eropa dan menjadi salah satu isu yang paling sulit untuk disepakati oleh semua negara anggota.

"Kami memprioritaskan pembahasan tentang bagaimana dana stimulus ekonomi bisa dikembalikan. Semua negara harus melihat solusi apa yang bisa dikompromikan. Semua masalah perpajakan sulit dicapai kesepakatan karena diperlukan suara bulat," imbuhnya, seperti dilansir Tax Notes International. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN