Didesak Pengusaha Terapkan PPN, Otoritas Ini Tunggu Ekonomi Pulih

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Pemerintah Malaysia tidak akan terburu-buru untuk menerapkan pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) atau PPN lantaran kebijakan itu perlu disusun secara lebih hati-hati di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Wakil Menteri Keuangan II Steven Sim Chee Keong mengatakan pemerintah akan memilih waktu yang tepat untuk menerapkan PPN. Sebab, ekonomi Malaysia saat ini masih dalam tahap pemulihan pascapandemi.

"Ini bukan pembahasan mengenai kelebihan atau kekurangan sistem perpajakan GST, tetapi soal kelayakannya. Kami harus melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat," katanya, dikutip pada Minggu (1/10/2023).

Steven Sim menuturkan pemerintah perlu cermat dalam mencari momentum yang tepat untuk menerapkan PPN di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Menurutnya, ekonomi Malaysia belum siap untuk menerapkan PPN.

Selain itu, pemerintah juga memerlukan waktu untuk membahas rencana penerapan PPN dengan semua pemangku kepentingan. Melalui perencanaan yang hati-hati, ia berharap penerapan PPN dapat memberikan manfaat besar pada perekonomian.

"Jika Anda melakukan kebijakan yang benar tetapi pada waktu yang salah, hal itu akan membebani rakyat," ujarnya seperti dilansir malaymail.com.

PPN pertama kali diperkenalkan pada April 2015 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dengan tarif sebesar 6%. Kebijakan ini mendapat banyak penolakan dari masyarakat karena dinilai menyebabkan lonjakan harga barang dan jasa.

Skema pajak konsumsi kemudian dikembalikan menjadi pajak penjualan dan jasa (sales and service tax/SST) di bawah pemerintahan PM Mahathir Mohamad pada 2018. SST ini dikenakan dengan tarif 5% dan 10% pada penjualan barang, serta 6% untuk jasa.

Dalam beberapa waktu terakhir, beberapa kalangan pengusaha mendorong pemerintah menerapkan kembali GST. Penerapan GST dinilai akan meningkatkan pendapatan pemerintah walaupun tarifnya rendah untuk menjaga konsumsi konsumen. (rig)