BELGIA

Demi Capai Solusi Pajak Digital, Uni Eropa Siap Kerja Bareng AS

Redaksi DDTCNews | Senin, 07 Desember 2020 | 17:30 WIB
Demi Capai Solusi Pajak Digital, Uni Eropa Siap Kerja Bareng AS

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRUSSELS, DDTCNews – Uni Eropa dinilai tidak bisa mengesampingkan peran penting Amerika Serikat (AS) dalam berbagai urusan internasional, salah satunya memastikan tercapainya konsensus global pajak digital.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Josep Borrell mengatakan kerja sama Uni Eropa dengan AS sangat diperlukan untuk kebijakan perpajakan ekonomi digital global.

"Kebijakan perpajakan yang adil dari ekonomi digital membutuhkan solusi inovatif di dua sisi Atlantik," katanya dikutip Senin (7/12/2020).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Borrell menilai terpilihnya Joe Biden sebagai pemenang Pemilu AS merupakan saat yang tepat untuk membangun kembali kemitraan Uni Eropa-AS. Menurutnya, peran AS diperlukan untuk mendorong penyelesaian pajak digital secara multilateral pada tahun depan.

Saat ini, terdapat dua proposal kebijakan yang menunggu untuk disetujui sebagai cara menjawab tantangan pajak dari ekonomi digital. Untuk itu, Uni Eropa akan bergerak aktif dengan mengusulkan dialog transatlantik terkait tanggung jawab perusahaan teknologi.

"Dialog transatlantik untuk menciptakan ekonomi yang adil dan modern serta menghargai inovasi. Uni Eropa dan AS harus berkomitmen kuat untuk menyelesaikan diskusi tepat waktu terkait dengan solusi global yang dilakukan OECD dan G20," tutur Borrell.

Baca Juga:
Ada Aturan Baru, Exchanger Kripto Harus Punya Hak Akses NIK Dukcapil

Dia menambahkan Uni Eropa dan AS wajib memperbaiki hubungan perdagangan untuk masa depan yang lebih baik. Belakangan ini, hubungan antara AS dan Uni Eropa sempat memanas di antaranya soal aksi unilateral pajak digital yang dilakukan sejumlah negara Eropa.

Selain itu, Borrell juga berharap AS ikut mendukung agenda Uni Eropa untuk menerapkan pajak karbon lintas yurisdiksi. Agenda ini merupakan salah satu cara untuk menanggulangi dampak perubahan iklim global.

" Kami mengirimkan sinyal kuat kepada teman dan sekutu kami. Mari melihat masa depan, bukan ke belakang dengan meremajakan hubungan dan membangun kemitraan," ujarnya seperti dilansir Tax Notes International. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN