BELGIA

Demi Capai Solusi Pajak Digital, Uni Eropa Siap Kerja Bareng AS

Redaksi DDTCNews | Senin, 07 Desember 2020 | 17:30 WIB
Demi Capai Solusi Pajak Digital, Uni Eropa Siap Kerja Bareng AS

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRUSSELS, DDTCNews – Uni Eropa dinilai tidak bisa mengesampingkan peran penting Amerika Serikat (AS) dalam berbagai urusan internasional, salah satunya memastikan tercapainya konsensus global pajak digital.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Josep Borrell mengatakan kerja sama Uni Eropa dengan AS sangat diperlukan untuk kebijakan perpajakan ekonomi digital global.

"Kebijakan perpajakan yang adil dari ekonomi digital membutuhkan solusi inovatif di dua sisi Atlantik," katanya dikutip Senin (7/12/2020).

Baca Juga:
Pemerintah China dan Parlemen Sepakati UU PPN, Berlaku Mulai 2026

Borrell menilai terpilihnya Joe Biden sebagai pemenang Pemilu AS merupakan saat yang tepat untuk membangun kembali kemitraan Uni Eropa-AS. Menurutnya, peran AS diperlukan untuk mendorong penyelesaian pajak digital secara multilateral pada tahun depan.

Saat ini, terdapat dua proposal kebijakan yang menunggu untuk disetujui sebagai cara menjawab tantangan pajak dari ekonomi digital. Untuk itu, Uni Eropa akan bergerak aktif dengan mengusulkan dialog transatlantik terkait tanggung jawab perusahaan teknologi.

"Dialog transatlantik untuk menciptakan ekonomi yang adil dan modern serta menghargai inovasi. Uni Eropa dan AS harus berkomitmen kuat untuk menyelesaikan diskusi tepat waktu terkait dengan solusi global yang dilakukan OECD dan G20," tutur Borrell.

Baca Juga:
April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Dia menambahkan Uni Eropa dan AS wajib memperbaiki hubungan perdagangan untuk masa depan yang lebih baik. Belakangan ini, hubungan antara AS dan Uni Eropa sempat memanas di antaranya soal aksi unilateral pajak digital yang dilakukan sejumlah negara Eropa.

Selain itu, Borrell juga berharap AS ikut mendukung agenda Uni Eropa untuk menerapkan pajak karbon lintas yurisdiksi. Agenda ini merupakan salah satu cara untuk menanggulangi dampak perubahan iklim global.

" Kami mengirimkan sinyal kuat kepada teman dan sekutu kami. Mari melihat masa depan, bukan ke belakang dengan meremajakan hubungan dan membangun kemitraan," ujarnya seperti dilansir Tax Notes International. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?