LAPORAN DDTC DARI MUMBAI

DDTC Kirim 10 Delegasi Ikuti Konferensi Pajak Internasional di India

Redaksi DDTCNews | Rabu, 05 Desember 2018 | 15:57 WIB
DDTC Kirim 10 Delegasi Ikuti Konferensi Pajak Internasional di India

Delegasi DDTC berfoto bersama di Gateway of India, Mumbai, Rabu (5/12/2018). (Foto: DDTCNews)

MUMBAI, DDTCNews – DDTC kembali mengirimkan delegasi untuk mengikuti konferensi pajak internasional yang diselenggarakan oleh Foundation for International Taxation (FIT). Tahun ini, sebanyak 10 delegasi yang dikirim bukan hanya dari profesional DDTC, melainkan juga jurnalis, mahasiswa, dan praktisi.

Sebanyak lima delegasi merupakan profesional DDTC. Kelima delegasi tersebut adalah Partner Transfer Pricing Services Romi Irawan, Senior Manager Tax Compliance & Litigation Services Deborah, Manager Tax Compliance & Litigation Services Anggi P.I. Tambunan, Pemimpin Redaksi DDTC News Bastanul Siregar, dan Editor DDTC News Kurniawan Agung Wicaksono.

Sementara, jurnalis yang turut serta menjadi bagian dari delegasi DDTC dalam konferensi yang berlangsung selama 6-8 Desember 2018 di ITC Maratha Hotel Mumbai ini adalah Ana Noviani dari Bisnis Indonesia dan Thomas Bagus Marsudi dari Kontan. Adapun perwakilan praktisi adalah Ahmad Sihabudin Arbai.

Baca Juga:
Beasiswa S-2 Luar Negeri untuk Profesional DDTC Kembali Dibuka

Selanjutnya, ada dua mahasiswa dari Jurusan Pajak Prodi D3 Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN Iwan Hendriyanto dan Dyah Ani Nurul Yulita. Mereka merupakan pemenang DDTCNews Tax Competition 2018. Seluruh akomodasi untuk menghadiri Joint Conference antara FIT India dan IBFD Amsterdam, yang bekerja sama dengan OECD Paris ini ditanggung DDTC.

Keikutsertaan delegasi profesional DDTC dalam konferensi di Mumbai ini sebagai salah satu bagian dari Human Resource Development Program (HRDP). Program ini diberikan kepada para profesional DDTC untuk mengikuti berbagai pelatihan dan kursus di mancanegara, termasuk beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S2 ke luar negeri.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan tahun ini merupakan kali kelima DDTC mengirimkan delegasi ke konferensi pajak internasional tahunan tersebut. Diikutkannya jurnalis, mahasiswa, dan praktisi ditujukan untuk semakin memperkuat edukasi perpajakan di Indonesia. Apalagi, penerimaan pajak mengambil porsi besar dalam total penerimaan negara.

Baca Juga:
Bertemu PM Modi, Prabowo Dorong Kesepakatan Impor Beras dari India

“DDTC ingin semua pihak dapat memiliki wawasan dan mencermati perkembangan pajak global. Perkembangan global tentu dapat menjadi pertimbangan pembuat kebijakan di Indonesia,” jelasnya.

Berbagai isu pencegahan base erosion and profit shifting (BEPS) akan dibahas dalam konferensi pajak internasional tersebut. Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. DDTC, sambung Darussalam, berkomitmen untuk mengeliminasi asimetri informasi di bidang pajak, sekaligus membangun masyarakat melek pajak.

Konferensi pajak pada tahun ini masih akan meyoroti proyek BEPS, terutama perkembangan global terkini setelah proses ratifikasi Multilateral Instrument (MLI). Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi OECD Pascal Saint-Amans akan kembali menjadi pembicara utama dalam konferensi tahunan ke-23 ini.

Baca Juga:
Negara Anggota BRICS Sepakat Bentuk Forum Kerja Sama Pajak

Pascal dan tim ahlinya akan mempresentasikan perkembangan terbaru dan masa depan proyeks BEPS dengan upaya MLI. Selain itu, ada beberapa pakar pajak level internasional yang akan membuka konferensi, seperti Roy Rohatgi, Belema Obuoforibo, dan Murray Clayson. Puluhan pakar pajak dari dalam dan luar India akan menjadi pembicara dalam konferensi.

Pada hari pertama, akan ada dua diskusi panel tingkat tinggi mengenai rekomendasi terbaru OECD tentang perpajakan internasional bisnis digital serta reformasi pajak di Amerika Serikat (AS) dan implikasinya secara global. Panelis dalam diskusi tersebut antara lain William Morris (PWC), Rodney Lawrence (KPMG), Robert Stack (Deloittes, AS), Robert Danon dan Mike Williams (Eropa) serta Christopher Xing dan Akhilesh Ranjan (Asia).

Selanjutnya, pada hari kedua, ada pembahasan mengenai perkembangan terkini perpajakan internasional India di bawah BEPS. Akan ada peluncuran buku ‘Making of New India through Transformation under Modi Government’, dengan presentasi dari Ketua Dewan Penasihat Ekonomi untuk Perdana Menteri India, Bibek Debroy .

Baca Juga:
Tren Penerimaan Perpajakan Pemerintah Hindia Belanda 1817-1939

Selain itu, ada sesi khusus untuk menyambut Direktur OECD dan tim dengan presentasi tentang tantangan dan kontribusi OECD untuk perpajakan Internasional, yang diikuti sesi diskusi bertajuk ‘Digitized Business: Latest OECD Proposals’. Robert Danon dari Swiss akan berbicara tentang MLI dan kepastian pajak dalam salah satu sesi yang dipimpin oleh Robert Stack (mantan Asisten Deputi Sekretaris, Departemen Keuangan AS).

Terakhir, pada hari ketiga, akan ada diskusi bertajuk ‘Resolution of Tax Disputes in a post BEPS World’. Selain itu, ada presentasi dari Jeffrey Owens tentang tentang kemungkinan implikasi teknologi baru pada kebijakan dan administrasi pajak masa depan. Dalam hari terakhir ini, ada pula diskusi mengenai perkembangan terkini UN Model serta perlindungan hak dan tanggung jawab wajib pajak di bawah BEPS. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 06 Desember 2024 | 11:35 WIB HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PROGRAMME (HRDP) DDTC

Beasiswa S-2 Luar Negeri untuk Profesional DDTC Kembali Dibuka

Selasa, 19 November 2024 | 09:31 WIB KERJA SAMA PERDAGANGAN

Bertemu PM Modi, Prabowo Dorong Kesepakatan Impor Beras dari India

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 09:30 WIB KERJA SAMA INTERNASIONAL

Negara Anggota BRICS Sepakat Bentuk Forum Kerja Sama Pajak

Sabtu, 24 Agustus 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tren Penerimaan Perpajakan Pemerintah Hindia Belanda 1817-1939

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra