JERMAN

Cegah Aksi Unilateral, Menkeu Bujuk AS Sepakati Proposal Pajak Digital

Redaksi DDTCNews | Rabu, 13 Januari 2021 | 16:45 WIB
Cegah Aksi Unilateral, Menkeu Bujuk AS Sepakati Proposal Pajak Digital

Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz. (foto: globaldomainsnews.com)

BERLIN, DDTCNews – Pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat (AS) membuat Jerman berharap banyak presiden terpilih Joe Biden akan kembali ke meja perundingan konsensus pajak ekonomi digital.

Menkeu Jerman Olaf Scholz mengatakan akan mencari peluang kesepakatan dengan pemerintahan Joe Biden perihal kerangka perpajakan perusahaan internasional. Menurutnya, masih ada harapan untuk mencapai kesepakatan multilateral terkait dengan pajak ekonomi digital.

"Ada harapan yang meningkat bahwa pada akhir kepresidenan Trump akan mengantarkan era baru kerja sama multilateral," katanya dikutip Rabu (13/1/2021).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Scholz mengutarakan target cetak biru konsensus yang dilakukan OECD akan diterima AS paling lambat pada musim panas 2021. Menurutnya, proposal kebijakan pajak ekonomi digital sejatinya sudah tersedia pada tahun lalu dan tinggal menunggu persetujuan politik.

Menurutnya, Jerman mendukung penuh upaya OECD untuk menghasilkan konsensus yang menjadi jawaban atas tantangan pemajakan ekonomi digital lintas yurisdiksi. Proposal kebijakan tersebut akan merevolusi aturan perpajakan perusahaan multinasional dan meningkatkan pendapatan pajak sekitar US$100 miliar di seluruh dunia.

Selain itu, konsensus pajak ekonomi digital juga diperlukan untuk meredam gelombang aksi unilateral pajak layanan digital dari berbagai negara. Scholz memastikan posisi Jerman menentang keras aksi unilateral pajak digital karena menimbulkan dampak negatif di berbagai sektor.

Baca Juga:
Ada Aturan Baru, Exchanger Kripto Harus Punya Hak Akses NIK Dukcapil

Menurutnya, aksi unilateral bisa memicu adanya perang dagang yang berpotensi merugikan masing-masing negara. Contoh saja, AS dan Prancis yang hampir terlibat perang dagang jilid II saat pajak layanan digital Prancis kembali aktif di awal tahun fiskal 2021.

"Kami menentang pendekatan 'go it alone' yang dilakukan Paris. Kesepakatan tidak hanya akan memperkuat anggaran nasional dan membatasi praktik penggelapan pajak, tetapi juga membantu bisnis mengurangi ketidakpastian hukum," tuturnya seperti dilansir ft.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN