JERMAN

Cegah Aksi Unilateral, Menkeu Bujuk AS Sepakati Proposal Pajak Digital

Redaksi DDTCNews | Rabu, 13 Januari 2021 | 16:45 WIB
Cegah Aksi Unilateral, Menkeu Bujuk AS Sepakati Proposal Pajak Digital

Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz. (foto: globaldomainsnews.com)

BERLIN, DDTCNews – Pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat (AS) membuat Jerman berharap banyak presiden terpilih Joe Biden akan kembali ke meja perundingan konsensus pajak ekonomi digital.

Menkeu Jerman Olaf Scholz mengatakan akan mencari peluang kesepakatan dengan pemerintahan Joe Biden perihal kerangka perpajakan perusahaan internasional. Menurutnya, masih ada harapan untuk mencapai kesepakatan multilateral terkait dengan pajak ekonomi digital.

"Ada harapan yang meningkat bahwa pada akhir kepresidenan Trump akan mengantarkan era baru kerja sama multilateral," katanya dikutip Rabu (13/1/2021).

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Scholz mengutarakan target cetak biru konsensus yang dilakukan OECD akan diterima AS paling lambat pada musim panas 2021. Menurutnya, proposal kebijakan pajak ekonomi digital sejatinya sudah tersedia pada tahun lalu dan tinggal menunggu persetujuan politik.

Menurutnya, Jerman mendukung penuh upaya OECD untuk menghasilkan konsensus yang menjadi jawaban atas tantangan pemajakan ekonomi digital lintas yurisdiksi. Proposal kebijakan tersebut akan merevolusi aturan perpajakan perusahaan multinasional dan meningkatkan pendapatan pajak sekitar US$100 miliar di seluruh dunia.

Selain itu, konsensus pajak ekonomi digital juga diperlukan untuk meredam gelombang aksi unilateral pajak layanan digital dari berbagai negara. Scholz memastikan posisi Jerman menentang keras aksi unilateral pajak digital karena menimbulkan dampak negatif di berbagai sektor.

Baca Juga:
Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Menurutnya, aksi unilateral bisa memicu adanya perang dagang yang berpotensi merugikan masing-masing negara. Contoh saja, AS dan Prancis yang hampir terlibat perang dagang jilid II saat pajak layanan digital Prancis kembali aktif di awal tahun fiskal 2021.

"Kami menentang pendekatan 'go it alone' yang dilakukan Paris. Kesepakatan tidak hanya akan memperkuat anggaran nasional dan membatasi praktik penggelapan pajak, tetapi juga membantu bisnis mengurangi ketidakpastian hukum," tuturnya seperti dilansir ft.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 16:00 WIB KPP PRATAMA PADANG DUA

Cek Kebenaran Lokasi dan Kegiatan Usaha, Petugas Pajak Gelar Kunjungan

Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6