AMERIKA SERIKAT

Bocorkan Data SPT Trump, Mantan Pegawai Pajak Divonis Penjara 5 Tahun

Muhamad Wildan | Rabu, 31 Januari 2024 | 13:30 WIB
Bocorkan Data SPT Trump, Mantan Pegawai Pajak Divonis Penjara 5 Tahun

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Mantan pegawai Internal Revenue Service (IRS) bernama Charles Littlejohn dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun akibat perbuatannya.

Hukuman dijatuhkan karena Littlejohn membocorkan SPT mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan beberapa orang terkaya AS ke media massa.

"Apa yang Littlejohn lakukan terhadap presiden AS yang kala itu sedang menjabat adalah serangan terhadap demokrasi konstitusional kita," ujar hakim yang memimpin persidangan, Ana Reyes dikutip pada Rabu (31/1/2024).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Secara terperinci, Littlejohn membocorkan SPT milik Trump ke The New York Times. Tak hanya itu, data SPT dari beberapa orang terkaya AS seperti Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates, Rupert Murdoch, dan Mark Zuckerberg juga dibocorkan ke ProPublica.

Littlejohn mencuri data-data SPT ketika bekerja di IRS pada 2018 hingga 2020. Setelah itu, Littlejohn mengunggah data SPT ke situs web pribadi agar tindakannya tidak terdeteksi oleh sistem IRS. Lalu, Littlejohn juga mengunduh data-data SPT tersebut ke beragam perangkat, termasuk iPod.

"Vonis hari ini memberikan pesan kuat bahwa mereka yang melanggar undang-undang dengan tidak menjaga informasi pajak yang sensitif pasti akan menghadapi hukuman yang berat," kata Asisten Jaksa Agung Nicole Argentieri.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Meski demikian, Littlejohn melalui jaksanya menyatakan bahwa dirinya telah melakukan hal yang benar, meski tidak dibenarkan secara hukum.

"Tindak pidana ini dilandasi oleh keyakinan moral yang mendalam bahwa rakyat AS memiliki hak untuk mengetahui informasi tersebut. Publikasi tersebut adalah cara untuk mendorong perubahan," jelas Littlejohn seperti dilansir nbcnews.com.

Menurut Littlejohn, masyarakat AS perlu mengetahui betapa mudahnya orang-orang kaya AS menghindar dari kewajiban pembayaran pajak.

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

"Saya sepenuhnya tahu bahwa tindakan ini akan menyeret saya ke ruang sidang," tutur Littlejohn.

Sebagai informasi, Trump menjadi satu-satunya presiden AS yang tak bersedia untuk secara sukarela membuka SPT-nya kepada publik sebagaimana presiden-presiden sebelumnya.

Namun, The New York Times mencatat Trump hanya membayar pajak senilai US$750 pada tahun pajak 2016 dan 2017. Pada tahun pajak 2000 hingga 2015, Trump tercatat tidak membayar pajak sama sekali.

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Sementara itu, ProPublica menyatakan total pajak yang dibayar oleh 25 orang terkaya AS amatlah rendah bila dibandingkan dengan penghasilan mereka, yakni hanya US$13,6 miliar atau 15,8% dari total pendapatan kotor mereka.

Dalam perkembangannya, kekayaan 25 orang terkaya AS tersebut tumbuh menjadi US$401 miliar. Artinya, pajak yang dibayar oleh 25 orang terkaya AS hanya sebesar 3,4% dari total pertambahan kekayaan mereka. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja