Apa Itu Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR)?

PEMERINTAH baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 143/2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok. Melalui beleid itu, pemerintah mengenakan pajak rokok atas rokok elektrik. Simak Apa Bedanya Cukai Rokok dan Pajak Rokok?

Beleid yang berlaku mulai 22 Desember 2023 tersebut juga mengatur mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Rokok. Lantas, apa itu Surat Pemberitahuan Pajak Rokok?

Merujuk Pasal 3 ayat (1) PMK 143/2023, Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak rokok untuk melaporkan penghitungan dan/atau dasar pembayaran pajak rokok.

Wajib pajak rokok merupakan pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 143/2023, wajib pajak rokok harus menghitung sendiri pajak rokok yang terutang. Hasil penghitungan pajak rokok tersebut lah yang nantinya dituangkan melalui SPPR.

Wajib pajak rokok juga harus menyampaikan SPPR tersebut kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan dokumen CK-1. SPPR tersebut perlu disampaikan melalui sistem aplikasi di bidang cukai.

Namun, dalam hal sistem aplikasi di bidang cukai mengalami gangguan, SPPR tersebut disampaikan secara tertulis melalui Kantor Bea dan Cukai. SPPR yang disampaikan secara tertulis harus dibuat sesuai dengan contoh format dalam huruf B PMK 143/2023.

Pejabat bea dan cukai selanjutnya akan melakukan penelitian terhadap SPPR yang telah disampaikan. Penelitian terhadap SPPR itu meliputi: kelengkapan dan kebenaran pengisian SPPR; kesesuaian antara dokumen SPPR dengan dokumen CK-1; dan kebenaran penghitungan pajak rokok.

Apabila SPPR dinyatakan telah lengkap, sesuai, dan benar, pejabat bea dan cukai akan memberikan nomor pendaftaran pada wajib pajak rokok. Setelah itu, wajib pajak rokok yang telah memperoleh nomor pendaftaran melakukan pembayaran pajak rokok bersamaan dengan pembayaran cukai rokok ke rekening kas umum negara (RKUN).

Pembayaran pajak rokok tersebut dilakukan melalui collecting agent dengan menggunakan kode billing. Adapun kode billing tersebut akan diterbitkan oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) melalui portal biller.

Kemudian, wajib pajak rokok yang telah membayar pajak rokok akan diberikan bukti penerimaan negara (BPN). BPN tersebut harus disampaikan kepada pejabat bea dan cukai untuk dilakukan penelitian pembayaran pajak rokok.

Secara lebih terperinci, penelitian atas pembayaran pajak rokok tersebut meliputi: kelengkapan dan kebenaran BPN; kesesuaian data antara SPPR dengan BPN; dan kebenaran penghitungan dan kesesuaian jumlah pajak rokok yang tertuang pada SPPR dengan jumlah uang yang disetorkan.

Dalam hal hasil penelitian atas SPPR dengan BPN telah sesuai, pejabat bea dan cukai akan melanjutkannya dengan memproses layanan permohonan pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1). (rig)