KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Angka Pengenal Impor (API)?

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 13 Desember 2021 | 18:34 WIB
Apa Itu Angka Pengenal Impor (API)?

TERBUKANYA akses perdagangan internasional membuat kegiatan impor tidak terhindarkan. Terlebih, sarana transportasi dan teknologi informasi yang makin memadai membuat arus barang dari luar negeri terus hilir mudik memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kegiatan impor ini tak terlepas dari aspek perpajakan. Selain bea masuk, pembayaran pajak dalam rangka impor (PDRI) menjadi kewajiban yang melekat dengan kegiatan impor. PDRI tersebut salah satunya berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.

Pengaturan atas PPh Pasal 22 Impor tertuang dalam PMK No.34/PMK.10/2017. Berdasarkan beleid tersebut, tarif PPh Pasal 22 Impor bervariasi tergantung pada kelompok barang dan kepemilikan angka pengenal impor. Lantas, apa itu angka pengenal impor (API)?

Baca Juga:
Cek Kebenaran Lokasi dan Kegiatan Usaha, Petugas Pajak Gelar Kunjungan

Definisi
MERUJUK Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan No.75/2018, API adalah tanda pengenal sebagai importir. Adapun importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.

Impor hanya dapat dilakukan importir yang memiliki API. Terdapat dua jenis API, yaitu API Umum (API-U) dan API Produsen (API-P). API-U merupakan API yang hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.

Sementara itu, API-P diberikan kepada perusahaan yang mengimpor barang hanya untuk digunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

Baca Juga:
Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Dengan demikian, barang yang diimpor importir API-P tersebut dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Namun, dalam hal barang yang diimpor merupakan barang yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan telah dipergunakan sendiri paling singkat 2 tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor maka barang impor tersebut dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Selanjutnya, setiap importir hanya dapat memiliki satu jenis API. Artinya, importir tak dapat memiliki dua jenis API pada saat bersamaan. Adapun API berlaku untuk tiap kegiatan impor di seluruh wilayah Indonesia dan berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

Baca Juga:
Alami Eror di Jenis Pekerjaan Saat Perbarui DUK, Ini Kata Kring Pajak

Sebelum implementasi Online Single Submission (OSS) baik individu maupun perusahaan yang ingin mengimpor barang ke Indonesia diwajibkan memperoleh API-U atau API-P, tergantung jenis produk yang diimpor.

Namun, implementasi OSS sejak 2018 membuat proses perizinan dan lisensi akan berada di bawah OSS. Melalui OSS, pelaku usaha yang telah mendaftar pada laman OSS akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Berdasarkan Pasal 9 Permendag 75/2018 dan Pasal 176 ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) No.5/2021, NIB tersebut juga berlaku sebagai API. Namun, sama seperti ketentuan terdahulu, pelaku usaha yang memerlukan API hanya dapat memilih salah satu dari API-U atau API-P.

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Simpulan
INTINYA angka pengenal impor (API) adalah tanda pengenal sebagai importir. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.

API terdiri atas dua jenis. Pertama, API Umum (API-U) yang diberikan untuk kegiatan impor yang diperdagangkan. Kedua, API Produsen (API-P) untuk kegiatan impor barang yang dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 16:00 WIB KPP PRATAMA PADANG DUA

Cek Kebenaran Lokasi dan Kegiatan Usaha, Petugas Pajak Gelar Kunjungan

Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6