INGGRIS

Anggota Parlemen Ini Usulkan Diskon PPN 5 Persen untuk Perhotelan

Dian Kurniati | Senin, 26 Februari 2024 | 09:00 WIB
Anggota Parlemen Ini Usulkan Diskon PPN 5 Persen untuk Perhotelan

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews - Anggota parlemen Gordon Richard Thomson mengusulkan pemotongan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% atas jasa perhotelan kepada pemerintah Inggris.

Gordon mengatakan perhotelan merupakan salah satu sektor usaha yang belum pulih dari tekanan pandemi Covid-19. Menurutnya, sektor perhotelan masih berhadapan dengan tantangan ekonomi, di antaranya daya beli masyarakat yang melemah.

"Mereka masih membutuhkan bantuan dari pemerintah. Pemotongan tarif PPN akan membuat tarif PPN di Inggris akan setara dengan negara-negara Eropa lainnya," katanya, dikutip pada Senin (26/2/2024).

Baca Juga:
Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Gordon menuturkan menteri keuangan bisa memberikan insentif berupa pemotongan tarif PPN sebesar 5% dalam APBN. Selain perhotelan, pemotongan tarif PPN juga dapat diberlakukan untuk bisnis-bisnis lain yang masih mengalami tekanan.

Dia menilai perhotelan menjadi sektor penggerak ekonomi dan sosial yang penting bagi masyarakat. Melalui pemotongan tarif PPN, kunjungan hotel akan meningkat sehingga memberikan dampak lebih besar pada perekonomian Inggris.

Selain daya beli masyarakat yang melemah, beberapa tantangan lainnya yang masih dihadapi sektor perhotelan antara lain seperti kelangkaan dan tingginya biaya tenaga kerja, kekurangan keterampilan, lonjakan inflasi, serta kenaikan tarif energi.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Gordon menyebut pemotongan tarif PPN tergolong insentif yang secara administrasi relatif mudah diberikan. Menurutnya, insentif ini lebih masuk akal diberikan ketimbang skema kebijakan seperti hibah.

"Pemotongan tarif PPN yang dilakukan secara proporsional ini merupakan cara efektif untuk meningkatkan keuntungan bisnis-bisnis penting ini," ujarnya sepeerti dilansir grampianonline.co.uk.

Pada masa pandemi, pemerintah Inggris sempat memberikan insentif PPN untuk sektor pariwisata dan perhotelan. Tarif 5% diberlakukan pada 15 Juli 2020 hingga 30 September 2021, sedangkan tarif 12,5% berlaku pada 1 Oktober 2021 hingga 31 Maret 2022.

Insentif tersebut diberikan untuk mendorong masyarakat melakukan kegiatan wisata. Adapun tarif normal PPN atas jasa perhotelan adalah 20%. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi