22 Otoritas Pajak Implementasikan ICAP, OECD Beberkan Hasilnya

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis data awal dari implementasi International Compliance Assurance Programme (ICAP).

Merujuk pada ICAP - Handbook for Tax Administrations and MNE Groups, ICAP adalah asesmen secara multilateral terhadap risiko-risiko perpajakan internasional sehubungan dengan transaksi tertentu yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

"ICAP dirancang efisien, efektif, dan terkoordinasi bagi perusahaan multinasional yang bersedia terlibat aktif dan transparan dalam rangka meningkatkan kepastian pajak sehubungan dengan aktivitas dan transaksi mereka," tulis OECD, dikutip pada Selasa (30/1/2024).

ICAP tak memberikan kepastian hukum layaknya advance pricing agreement (APA) ataupun mutual agreement procedure (MAP). Namun, ICAP memberikan kenyamanan jika otoritas pajak memberikan predikat low risk terhadap transaksi yang diajukan ICAP.

Menurut OECD, ICAP memberikan practical certainty bagi perusahaan multinasional. Dengan diperolehnya predikat low risk, perusahaan multinasional dapat mengalokasikan sumber dayanya pada transaksi-transaksi yang memang berisiko tinggi atau high risk.

Bagi otoritas pajak, ICAP memberikan kesempatan kepada otoritas untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi berisiko rendah secara cepat.

Terhitung sejak diluncurkan (piloting) pada 2018 hingga Oktober 2023, sudah ada 22 otoritas pajak yang berpartisipasi dalam ICAP. Tercatat, sudah ada 20 kasus ICAP yang sudah diselesaikan hingga Oktober 2023.

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memproses ICAP tersebut mulai dari pengajuan awal hingga penerbitan hasil asesmen mencapai 61 pekan, di atas target 52 pekan yang tercantum dalam handbook ICAP. Lambatnya proses ICAP disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Dari 20 perusahaan internasional yang berpartisipasi dalam ICAP, sebanyak 40% di antaranya mendapatkan predikat low risk atas seluruh transaksi.

"Suatu transaksi akan dianggap low risk jika otoritas pajak memandang tidak perlu ada penyelidikan lebih lanjut atas transaksi yang dilakukan asesmen," tulis OECD.

Alhasil, 60% perusahaan multinasional yang berpartisipasi dalam ICAP tidak mampu memperoleh predikat low risk atas seluruh transaksinya. Terdapat 1 atau beberapa transaksi tertentu yang tidak dinyatakan low risk oleh otoritas pajak yang turut serta dalam ICAP.

"Bila otoritas pajak tidak dapat mencapai level of comfort tertentu yang dipersyaratkan. Predikat low risk mungkin tidak diberikan atas 1 atau beberapa transaksi. Oleh karena itu, transaksi tersebut bakal dianggap tidak berisiko rendah," tulis OECD.

Menurut OECD, transaksi yang tidak memperoleh predikat low risk tersebut bisa dibahas lebih lanjut dalam APA. OECD pun berkesimpulan ICAP dan instrumen-instrumen lain seperti APA dan MAP sesungguhnya bersifat saling melengkapi guna mendukung terciptanya tax certainty. (rig)