AMERIKA SERIKAT

Yellen Sebut AS Tidak Akan Hadiri Pertemuan G-20 Jika Ada Rusia

Muhamad Wildan | Kamis, 07 April 2022 | 14:30 WIB
Yellen Sebut AS Tidak Akan Hadiri Pertemuan G-20 Jika Ada Rusia

Menteri Keuangan AS Janet Yellen. (foto: treasury.gov)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Menteri Keuangan Janet Yellen menyebut Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menginginkan Rusia diboikot dari gelaran G-20.

Yellen mengatakan Pemerintah AS tidak dapat melaksanakan pertemuan multilateral apabila terdapat perwakilan dari Rusia dalam forum tersebut.

"Arahan presiden sudah jelas dan saya setuju dengannya. Biden telah meminta agar Rusia tidak lagi dilibatkan dalam G-20," katanya dalam rapat dengan House of Representative dikutip dari thehill.com, Kamis (7/4/2022).

Baca Juga:
Cek Kebenaran Lokasi dan Kegiatan Usaha, Petugas Pajak Gelar Kunjungan

Yellen menuturkan Pemerintah AS telah berkomunikasi dengan Indonesia selaku tuan rumah gelaran G-20. Dia menyatakan Pemerintah AS tak akan hadir apabila Rusia masih diundang dalam pertemuan-pertemuan G-20.

Untuk diketahui, invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina telah memanaskan tensi geopolitik antara negara-negara Barat dan Rusia.

Sebagai respons atas invasi tersebut, AS dan Uni Eropa telah menjatuhkan beragam sanksi ekonomi dan keuangan. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah melarang Rusia untuk terlibat dalam kegiatan OECD.

Baca Juga:
Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Meski demikian, Rusia hingga saat ini masih tergabung dalam Inclusive Framework dan juga belum dikeluarkan dari G-20.

AS sebelumnya meyakini tensi geopolitik tak akan memperlambat implementasi dari Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion.

Penasihat Menteri Keuangan AS Bidang Perpajakan Rebecca Kysar menuturkan konsensus politik sudah tercapai pada Oktober 2021. Negara-negara partisipan hanya perlu menyepakati aspek teknis yang diperlukan guna mendukung implementasi kedua pilar.

"Proses implementasi konsensus global di bidang perpajakan sudah berjalan jauh. Krisis di Ukraina tidak akan menggagalkan rencana tersebut," ujarnya seperti dilansir Tax Notes International pada bulan lalu. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 16:00 WIB KPP PRATAMA PADANG DUA

Cek Kebenaran Lokasi dan Kegiatan Usaha, Petugas Pajak Gelar Kunjungan

Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6