Windfall Tax Bakal Berlaku, Bank dan Perusahaan Migas Siap Menggugat

MADRID, DDTCNews - Perusahaan migas dan perbankan di Spanyol berencana untuk menggugat kebijakan windfall tax yang akan diterapkan oleh pemerintah lantaran bertentangan dengan konstitusi dan peraturan Uni Eropa.

CEO Repsol Josu Jon Imaz mengatakan perusahaan akan menempuh upaya hukum guna membatalkan kebijakan windfall tax yang diinisiasi pemerintah. Menurutnya, windfall tax bukanlah solusi untuk mengatasi masalah tingginya harga energi.

"Peningkatan pajak justru bakal menjadi disinsentif atas investasi dan tidak berkontribusi terhadap upaya penurunan harga energi," katanya, dikutip pada Selasa (28/2/2023).

Pada 17 Februari 2023, Repsol sebelumnya telah meminta kepada Mahkamah Agung (MA) Spanyol untuk menunda pemungutan pajak tambahan atau windfall tax di tengah proses pengujian materiil yang sedang berlangsung.

Namun, MA ternyata tidak mengabulkan permohonan tersebut. MA memandang kebijakan windfall tax yang terlanjur dipungut bakal dikembalikan kepada wajib pajak apabila windfall tax dinyatakan inkonstitusional.

Perbankan yang tergabung dalam Spanish Banking Association (AEB) juga mengajukan permohonan uji materiil ke MA. Menurut AEB, kebijakan windfall tax atas sektor perbankan bakal menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Kebijakan windfall tax ini bakal berdampak terhadap kebijakan pemberian kredit serta daya saing perbankan Spanyol di pasar Eropa," tulis AEB dalam keterangan resmi seperti dilansir Tax Notes International.

Untuk diketahui, Spanyol bakal mengenakan windfall tax sebesar 1,2% atas perusahaan sektor energi yang memiliki omzet lebih dari €1 miliar pada 2019. Perbankan yang memperoleh laba bunga senilai €800 juta juga bakal dibebani windfall tax sebesar 4,8%.

Rencananya, windfall tax berlaku pada 2023 dan 2024. Tambahan penerimaan dari windfall tax bakal digunakan oleh pemerintah Spanyol untuk memberikan stimulus kepada masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak oleh lonjakan inflasi. (rig)