Tarif Tunggal Bea Meterai Rp10.000 Bakal Kerek Penerimaan Negara

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyodorkan usulan perubahan atas Undang-Undang (UU) Bea Meterai dengan mengusung semangat simplifikasi tarif. Setoran ke kas negara diklaim meningkat melalui penyederhanaan tarif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan negara akan meningkat melalui penerapan tarif tunggal sebesar Rp10.000. Penerimaan negara disebut akan bertambah sekitar Rp3 triliun jika aturan berlaku tahun ini.

“Paling tidak kita berpotensi mendapat tambahan Rp3,8 triliun,” katanya di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Rabu (3/7/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu kemudian menjelaskan simulasi dari penyesuaian tarif bea meterai. Untuk tahun ini terdapat 79,9 juta meterai dengan nilai Rp3.000. Kemudian, terdapat 803,2 juta meterai dengan nilai Rp6.000.

Dengan skema pungutan yang berlaku saat ini, paparnya, proyeksi penerimaan negara dari bea meterai senilai Rp5,06 triliun. Dengan tarif tunggal Rp10.000 maka pendapatan negara berpotensi naik menjadi Rp8,83 triliun.

Pendapatan negara, sambung Sri Mulyani, berpeluang terus bertambah. Pasalnya, perubahan mendasar lain dari UU Bea Meterai adalah perluasan definisi objek dokumen meterai yang tidak hanya sebatas dokumen fisik tapi juga dokumen digital.

“Potensi kenaikan tambahan Rp3 triliun ini hanya untuk meterai tempel, kita belum masuk pada simulasi ke dokumen digital,” paparnya.

Seperti diketahui, revisi UU Bea Meterai usulan Kemenkeu berisikan 6 perubahan mendasar. Pertama, perubahan besaran tarif bea meterai. Perubahan kedua menyangkut batasan pengenaan dokumen yang wajib dikenai bea meterai.

Perubahan ketiga berupa perluasan definisi dokumen objek bea meterai. Selanjutnya, perubahan keempat terkait dengan pihak yang terutang bea meterai dan pihak yang ditunjuk sebagai pemungut bea meterai.

Adapun perubahan kelima berhubungan dengan penyempurnaan administrasi pemungutan bea meterai. Terakhir, perubahan menyangkut pemberian fasilitas bea meterai. (kaw)