REFORMASI PERPAJAKAN

Sri Mulyani Minta Kanal Khusus Reformasi Perpajakan di Medsos

Redaksi DDTCNews | Selasa, 07 Mei 2019 | 14:03 WIB
Sri Mulyani Minta Kanal Khusus Reformasi Perpajakan di Medsos

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar Tim Reformasi Perpajakan membuat kanal khusus media sosial mengenai reformasi perpajakan yang tengah dijalankan.

Menurutnya, kanal khusus tersebut akan membuat masyarakat dan para pemangku kepentingan mengetahui informasi terkini dari reformasi perpajakan. Dengan demikian, publik juga akan mengetahui dan ikut memiliki agenda penting di Indonesia tersebut.

“Itu juga akan menimbulkan disiplin buat kita juga. Karena begitu kita tidak komunikasi, begitu ada timeline meleset, enggak ada yang tahu. Nah, ini akan lebih bagus untuk kita lakukan [berkomunikasi melalui kanal khusus media sosial],” paparnya dalam Kick-Off Meeting Tim Reformasi Perpajakan, seperti dikutip dari laman resmi Ditjen Pajak (DJP) Selasa (7/5/2019).

Baca Juga:
Oktober 2024: Sri Mulyani Dilantik Lagi Jadi Menkeu, USKP Dievaluasi

Sri Mulyani mengatakan perlunya strategi komunikasi untuk masing-masing pilar reformasi perpajakan. Seperti diketahui, ada 5 pilar reformasi perpajakan, yakni organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan.

Dia pun meminta kepada para advisor untuk memberikan strategi komunikasi yang tepat kepada Tim reformasi Perpajakan. Menurutnya, strategi komunikasi yang tepat kepada masyarakat sangat krusial untuk terus-menerus disegarkan dan didiskusikan.

“Karena ini juga salah satu yang dianggap kita belum cukup. Kita banyak melakukan effort, tapi rasanya orang masih belum ngehterus kita punya Tim Reformasi Perpajakan, bahwa mereka terus bekerja, dan ada timeline-nya,” jelasnya.

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Menilik laman resmi DJP, reformasi perpajakan didefinisikan sebagai perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan. Dengan reformasi perpajakan, DJP akan menjadi institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel.

Belum lama ini, DDTC Fiscal Research merilis Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities’. Dalam laporan kuartalan tersebut, ada pemaparan hasil kajian refleksi perjalanan reformasi pajak.

Berpijak pada perkembangan lanskap pajak global dan domestik dalam beberapa tahun terakhir, DDTC Fiscal Research juga memberi pandangan yang diproyeksi mampu mendukung keberhasilan reformasi pajak, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan daya saing. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 30 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

Oktober 2024: Sri Mulyani Dilantik Lagi Jadi Menkeu, USKP Dievaluasi

Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 10:47 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Resmi! Pemerintah Umumkan PPN Tetap Naik Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025

BERITA PILIHAN
Senin, 30 Desember 2024 | 19:30 WIB KPP PMA SATU

PIC Bisa Tunjuk Karyawan untuk Akses Coretax DJP secara Spesifik

Senin, 30 Desember 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Partai Republik Minta Trump Setop Program Lapor SPT Gratis Era Biden

Senin, 30 Desember 2024 | 18:30 WIB KAMUS BEA CUKAI

Apa Itu Pencatatan dalam Kepabeanan dan Cukai?

Senin, 30 Desember 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Target Ekonomi 8% Diragukan, Prabowo Beri Instruksi ke Menteri-Pemda

Senin, 30 Desember 2024 | 17:30 WIB MAHKAMAH AGUNG

MA Berlakukan Hasil Rapat Pleno Kamar, Termasuk Soal Perkara Pajak

Senin, 30 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

Oktober 2024: Sri Mulyani Dilantik Lagi Jadi Menkeu, USKP Dievaluasi

Senin, 30 Desember 2024 | 16:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Kembali dari Luar Negeri, Hati-Hati Penipuan e-CD Lewat Link Palsu

Senin, 30 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PPN

Tolak PPN 12 Persen, Rieke Diah Pitaloka Dipanggil MKD

Senin, 30 Desember 2024 | 15:39 WIB KONSULTASI CORETAX

Segera Berlaku, Bagaimana Cara Login Coretax dan Masuk ke Role Access?

Senin, 30 Desember 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Mulai Masa Pajak Januari 2025, Rekam e-Faktur via Aplikasi Coretax