KAMBOJA

Sistem Pengumpulan Pajak Diintegrasikan

Dian Kurniati | Senin, 28 September 2020 | 14:06 WIB
Sistem Pengumpulan Pajak Diintegrasikan

Ilustrasi. (phnompenhpost.com)

PHNOM PENH, DDTCNews - Pemerintah Kamboja meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (Financial Management Information System/FMIS) yang terintegrasi dengan sistem manajemen data pajak untuk merampingkan tata kelola informasi keuangan negara.

Sekretaris Kementerian Ekonomi dan Keuangan Hean Sahip mengatakan integrasi tersebut akan menghubungkan kementerian dengan bendahara provinsi sehingga memperkuat proses anggaran, akuntansi, dan audit pada manajemen keuangan publik.

“FMIS telah diterapkan pada semua lembaga yang terlibat dalam keuangan dan anggaran secara nasional. Sistem ini terbukti berhasil dalam hal reformasi kebijakan manajemen publik dan efisiensi penerimaan pajak," katanya, dikutip Senin (28/9/2020).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Sahip menyebut FMIS juga telah terhubung dengan Bank Nasional Kamboja, bank komersial yang menjadi mitra, sistem pengelolaan utang negara, serta sistem pengelolaan pendapatan nonfiskal.

Direktur Jenderal Perpajakan Kong Vibol mengatakan departemennya terus berupaya membuat sistem yang lebih modern dan terotomatisasi untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Salah satu langkahnya adalah dengan mengembangkan sistem yang mempermudah koordinasi dengan Departemen Bea dan Cukai serta sistem manajemen kendaraan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Transportasi.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

"Sistem manajemen kendaraan akan mengacu pada pendaftaran dan penjualan kendaraan," ujarnya.

CEO grup perusahaan keuangan Investment Management Anthony Galliano mengapresiasi integrasi data perpajakan tersebut. Dia menilai integrasi itu sangat penting bagi sektor swasta karena pemrosesan data akan lebih cepat dan efisien.

"Sektor swasta akan diuntungkan karena manajemen keuangan publik semakin baik sehingga meningkatkan efisiensi pada kementerian dan provinsi. Pada akhirnya, layanan kepada sektor swasta juga meningkat," katanya, dilansir dari phnompenhpost.com.

Pada 2019, Kamboja mengumpulkan penerimaan US$6 miliar atau Rp89,7 triliun. Realisasi itu setara 121,5% dari target US$4,56 miliar atau Rp68,19 triliun. Departemen Bea dan Cukai mengumpulkan US$2,26 miliar atau Rp33,7 triliun, sedangkan Departemen Perpajakan senilai US$2,3 miliar atau atau Rp34,3 triliun. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN