SELANDIA BARU

Setoran PPh Badan Melambat, Defisit APBN Negara Ini Bakal Melebar

Dian Kurniati | Minggu, 09 Juli 2023 | 13:00 WIB
Setoran PPh Badan Melambat, Defisit APBN Negara Ini Bakal Melebar

Ilustrasi.

WELLINGTON, DDTCNews - Pemerintah Selandia Baru memperkirakan defisit APBN 2022-2023 melebar dari yang direncanakan lantaran melempemnya kinerja penerimaan pajak.

Juru bicara keuangan negara Nicola Willis mengatakan defisit anggaran yang melebar dapat terjadi seiring dengan melambatnya setoran pajak penghasilan (PPh) badan. Menurutnya, kinerja korporasi sedang lesu karena terdampak perlemahan ekonomi global.

"Defisit NZ$2 miliar [sekitar Rp18,6 triliun] akibat penerimaan pajak korporasi merupakan tekanan yang besar dalam pengelolaan ekonomi pemerintah," katanya, dikutip pada Minggu (9/7/2023).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Saat ini, lanjut Willis, pelaku usaha sedang berhadapan dengan tantangan inflasi yang melonjak. Guna meredam lonjakan inflasi, bank sentral menaikkan suku bunga. Sayangnya, kebijakan yang diambil ternyata berdampak terhadap penerimaan pajak.

Proyeksi Realisasi Penerimaan Pajak Diturunkan

Pemerintah pun memperkirakan kinerja penerimaan pajak sepanjang 2022-2023 di bawah estimasi awal. Penerimaan pajak diprediksi 2,1% lebih rendah dari estimasi awal NZ$103,3 miliar. Namun, realisasi penerimaan pajak diyakini akan tumbuh 4,5% ketimbang tahun sebelumnya.

Sepanjang Juli 2022 hingga Mei 2023, setoran PPh badan terkontraksi 7,3% dari periode yang sama tahun lalu. Namun, setoran PPh orang pribadi karyawan masih tumbuh 12,2%. Setoran PPh orang pribadi tercatat positif menyusul pasar tenaga kerja yang kuat dan kenaikan upah karyawan.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selain itu, penerimaan pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) juga diprediksi tumbuh lantaran inflasi menyebabkan harga barang dan jasa menjadi lebih mahal.

Selanjutnya, belanja pemerintah hingga Mei 2023 mencapai NZ$115,1 miliar atau 0,2% di bawah perkiraan. Kondisi ini disebabkan adanya penundaan belanja beberapa proyek infrastruktur, serta berkurangnya pengajuan belanja sosial oleh Kementerian Sosial.

Kemudian, posisi utang pemerintah tercatat mencapai 39,5% terhadap dari PDB, lebih besar dari target pemerintah 38,4% PDB.

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Sementara itu, Menteri Keuangan Grant Robertson menyebut pemerintah telah mampu menurunkan defisit APBN senilai NZ$1 miliar dari tahun sebelumnya. Namun, ia mengakui situasi perekonomian global yang sulit juga turut menekan keuangan negara.

"Tahun ini adalah tahun yang sulit bagi perekonomian global, ditandai dengan perlambatan pertumbuhan dan inflasi tinggi yang berkepanjangan," ujarnya seperti dilansir nzherald.co.nz. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja