Sehatkan APBN, Menkeu Ini Minta Penagihan Utang Pajak Digencarkan

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam bakal menindak para pelaku penghindaran pajak dengan menerapkan langkah-langkah tegas.

Menteri Keuangan Ho Duc Phoc mengatakan pemerintah akan memastikan setiap orang pribadi dan dunia usaha melaksanakan kewajiban pajak mereka. Dia juga menyatakan wajib pajak dengan utang pajak tidak akan diizinkan meninggalkan Vietnam.

"Untuk mengatasi meningkatnya masalah piutang pajak, diperlukan tindakan penegakan hukum yang terukur," katanya, dikutip pada Kamis (30/5/2024).

Duc Phoc menuturkan pemerintah tengah berfokus pada penyelesaian piutang pajak untuk menjaga kesehatan APBN. Nanti, otoritas pajak akan memublikasikan informasi tentang wajib pajak yang lalai melaksanakan kewajibannya di media massa.

Komite pengarah juga telah dibentuk di tingkat daerah untuk menentukan langkah-langkah penagihan kepada bagi wajib pajak yang memiliki utang besar. Pada 2023, tunggakan pajak tercatat VND164 triliun atau sekitar Rp104,75 triliun, naik 11% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, otoritas sempat melarang pimpinan Trung Nam Group, selaku produsen pembangkit listrik tenaga air dan energi terbarukan yang besar, untuk meninggalkan negara tersebut karena memiliki utang pajak senilai VND21 miliar.

Sejalan dengan itu, otoritas pajak juga mendesak orang pribadi yang memperoleh penghasilan melalui e-commerce internasional dan media sosial untuk memenuhi kewajibannya. Pelaku usaha e-commerce dan influencer disebut-sebut memiliki utang pajak yang mencapai miliaran dong.

Selain itu, otoritas juga mengawasi kepatuhan wajib pajak berpenghasilan tinggi di sektor pemasaran, teknologi dan informasi, dan industri jasa.

Di Kota Hanoi misalnya, otoritas telah mengidentifikasi sebanyak lebih dari 460 orang pribadi memiliki penghasilan yang signifikan dari platform digital. Daftar tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah.

Sementara itu, di Kota Ho Chi Minh, otoritas akan menyasar wajib pajak yang menerima penghasilan dari Google, Facebook, dan YouTube, tetapi belum melaporkan atau membayar pajak.

Seperti dilansir vietnamplus.vn, banyak Youtuber telah diminta membayar pajak penghasilan dan denda dalam jumlah besar karena tidak mengungkapkan penghasilan pada tahun-tahun sebelumnya. (rig)