SE-14/PJ/2022

Rumah Ternyata Tak Penuhi Syarat Insentif PPN, PKP Wajib Lakukan Ini

Muhamad Wildan | Jumat, 03 Juni 2022 | 14:30 WIB
Rumah Ternyata Tak Penuhi Syarat Insentif PPN, PKP Wajib Lakukan Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pengusaha kena pajak (PKP) harus melakukan pembetulan atau penggantian faktur pajak jika penyerahan rumah dengan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) ternyata tak memenuhi syarat.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-14/PJ/2022, pembetulan atau penggantian faktur pajak yang dimaksud ialah mengganti kode transaksi yang sebelumnya adalah 07 menjadi kode transaksi dengan nomor 01.

"Atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun yang tidak memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan insentif PPN DTP..., PKP penjual wajib membetulkan atau mengganti faktur pajak," bunyi SE-14/PJ/2022, dikutip pada Jumat (3/6/2022).

Baca Juga:
Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Terdapat beberapa kondisi yang membuat penyerahan rumah tidak bisa mendapatkan fasilitas PPN DTP sesuai dengan PMK 6/2022. Pertama, penyerahan rumah tak bisa diberi insentif bila rumah yang dilakukan penyerahan ternyata tak memiliki kode identitas rumah.

Kedua, insentif PPN DTP tak diberikan bila penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah siap huni tidak dilakukan sampai dengan 30 September 2022.

Ketiga, insentif PPN DTP tak bisa diberikan bila berita acara serah terima (BAST) tak didaftarkan dalam aplikasi Kementerian PUPR paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima.

Baca Juga:
Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Apabila pembetulan atau penggantian faktur menyebabkan PPN yang terutang menjadi lebih besar, PKP berkewajiban membayar sanksi bunga.

Jika PKP tidak membetulkan atau mengganti faktur pajak meski penyerahan rumah tak memenuhi syarat untuk diberi insentif, KPP dapat menagih PPN kepada PKP penjual sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.

Untuk diketahui, pemberian insentif PPN DTP pada tahun ini telah diatur pada PMK 6/2022. Insentif diberikan sejak masa pajak Januari 2022 hingga September 2022.

Atas rumah dengan harga jual maksimal Rp2 miliar, pemerintah memberikan insentif PPN DTP sebesar 50% dari PPN yang terutang. Jika harga rumah lebih dari Rp2 miliar hingga maksimal Rp5 miliar, insentif PPN DTP yang diberikan hanya 25%. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah