Berita > Infografis
INFOGRAFIS PAJAK

PPh Pasal 4 ayat (2) yang Tidak Dipungut Instansi Pemerintah

Gallantino Farman | Kamis, 13 Oktober 2022 | 11:00 WIB
PPh Pasal 4 ayat (2) yang Tidak Dipungut Instansi Pemerintah
Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : infografis pajak , infografis , pajak , PPh Pasal 4 ayat 2 , instansi pemerintah
KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

BERITA PILIHAN
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan
Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?
Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak
Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar
Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?
Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

TERPOPULER
1
INFOGRAFIS PAJAK Template XML dan Converter Excel ke XML yang Tersedia di Laman DJP
2
INFOGRAFIS PAJAK Kantor Virtual sebagai Tempat PKP Dikukuhkan berdasarkan PMK 81/2024
3
INFOGRAFIS PAJAK Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan
4
INFOGRAFIS PAJAK 15 Jenis Insentif dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025
5
INFOGRAFIS PAJAK Hal-Hal yang Perlu Kamu Tahu Soal Insentif Pajak UMKM 2025
TERBARU
1
PROVINSI JAWA TIMUR Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
2
ADMINISTRASI PAJAK PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?
3
KPP MADYA DUA BANDUNG Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian
4
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH 9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga
5
KILAS BALIK 2024 Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku