PPATK: Potensi Penerimaan dari Tindak Pidana Perpajakan Capai Rp20 T

JAKARTA, DDTCNews – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai ada potensi penerimaan negara yang besar jika aparat penegak hukum melanjutkan pemeriksaan terhadap hasil analisis institusinya pada pidana perpajakan tahun lalu.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan potensi penerimaan negara tindak pidana sektor perpajakan mencapai Rp20 triliun sepanjang 2020. Menurutnya, hasil analisis dan pemeriksaan oleh PPATK bisa menjadi awal untuk menyelidiki berbagai tindak pidana lainnya.

"Potensi yang dapat diperoleh dari tindak lanjut terhadap hasil analisis dan pemeriksaan [di bidang perpajakan] yang akan dilakukan oleh penegak hukum berjumlah Rp20 triliun," katanya secara virtual, Kamis (14/1/2021).

Dian mengatakan aparat penegak hukum bisa melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap ke mana saja aliran dana dari tindak pidana perpajakan. Salah satunya, dalam hal pencucian uang.

Dia menilai ada peran professional money launderer yang membantu proses pencucian uang dari harta hasil tindak pidana hingga ke luar negeri. Mereka biasanya memanfaatkan perbedaan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan negara lain (regulatory arbitrage), termasuk rekayasa keuangan dan rekayasa hukum.

Jika pencucian uang tidak ditangani dengan baik, Dian menilai kriminalitas akan terus meningkat sehingga mengganggu kehidupan berbangsa dan bermasyarakat lantaran harta hasil tindak pidana merupakan motivasi utama para pelaku tindak pidana bermotif ekonomi.

Dian menyebut Ditjen Pajak (DJP) serta Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) selama ini telah memanfaatkan hasil analisis dan pemeriksaan PPATK terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Sepanjang 2020, pemanfaatan terhadap hasil analisis dan pemeriksaan PPATK telah menghasilkan kontribusi penerimaan negara sebesar Rp9 triliun.

Menurutnya, PPATK bersama DJP dan DJBC telah bersinergi menjalankan joint operation, khususnya dalam menghadapi tindak pidana pajak, kepabeanan dan tindak pidana cukai di Indonesia. Sinergi itu juga akan terus diperkuat di masa datang. (rig)