INGGRIS

Perdana Menteri Ini Perintahkan Otoritas Pajak Periksa Ketua Partai

Vallencia | Jumat, 27 Januari 2023 | 09:01 WIB
Perdana Menteri Ini Perintahkan Otoritas Pajak Periksa Ketua Partai

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. ANTARA FOTO/REUTERS/John Sibley/AWW/djo

LONDON, DDTCNews – Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak memerintahkan otoritas pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Conservative Party Nadhim Zahawi atas dugaan melakukan penggelapan pajak.

Sunak menyebutkan integritas dan akuntabilitas sangatlah penting baginya. Untuk itu, ia meminta Penasihat Etika Laurie Magnus untuk menyelidiki dugaan kasus penggelapan pajak bernilai jutaan poundsterling oleh Nadhim Zahawi.

“Integritas dan akuntabilitas sangat penting bagi saya. Ada pertanyaan yang perlu dijawab dan itulah mengapa saya meminta penasihat independen kami untuk menyelesaikan semuanya,” tuturnya, dikutip pada Jumat (27/1/2023).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Sebelumnya, Tax Policy Associates menyebut Zahawi tidak membayar pajak sepenuhnya atas penghasilan yang diterimanya dari penjualan saham Yougov senilai £20 juta. Zahawi diduga membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya senilai £3,7 juta.

Berdasarkan dugaan tersebut, Sunak menetapkan penyelidikan terhadap Zahawi. Menurutnya, Zahawi akan tetap diakui sebagai ketua partai selama pemeriksaan pajak berlangsung. Sementara itu, Zahawi mengaku siap bekerja sama dengan otoritas pajak.

Meski demikian, Labor Party menilai Sunak seharusnya mengambil langkah yang lebih tegas terhadap Zahawi. Sebagai informasi, Sunak dan Zahawi sama-sama berasal dari Conservative Party.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

“Semua orang tahu itu salah. Dia jelas tidak akan mengundurkan diri dan perdana menteri seharusnya perlu menunjukkan ketegasannya sebagai pemimpin," sebut Starmer dikutip dari aljazeera.com.

Dia menyebutkan kasus tersebut menjadi ujian bagi Sunak. Sebab, Sunak pernah berjanji integritas dan akuntabilitas menjadi yang utama. Janji tersebut seharusnya membuat Sunak mengambil langkah yang lebih tegas terhadap Zahawi. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN