INGGRIS

Perdana Menteri Ini Perintahkan Otoritas Pajak Periksa Ketua Partai

Vallencia | Jumat, 27 Januari 2023 | 09:01 WIB
Perdana Menteri Ini Perintahkan Otoritas Pajak Periksa Ketua Partai

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. ANTARA FOTO/REUTERS/John Sibley/AWW/djo

LONDON, DDTCNews – Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak memerintahkan otoritas pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Conservative Party Nadhim Zahawi atas dugaan melakukan penggelapan pajak.

Sunak menyebutkan integritas dan akuntabilitas sangatlah penting baginya. Untuk itu, ia meminta Penasihat Etika Laurie Magnus untuk menyelidiki dugaan kasus penggelapan pajak bernilai jutaan poundsterling oleh Nadhim Zahawi.

“Integritas dan akuntabilitas sangat penting bagi saya. Ada pertanyaan yang perlu dijawab dan itulah mengapa saya meminta penasihat independen kami untuk menyelesaikan semuanya,” tuturnya, dikutip pada Jumat (27/1/2023).

Baca Juga:
Cek Kebenaran Lokasi dan Kegiatan Usaha, Petugas Pajak Gelar Kunjungan

Sebelumnya, Tax Policy Associates menyebut Zahawi tidak membayar pajak sepenuhnya atas penghasilan yang diterimanya dari penjualan saham Yougov senilai £20 juta. Zahawi diduga membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya senilai £3,7 juta.

Berdasarkan dugaan tersebut, Sunak menetapkan penyelidikan terhadap Zahawi. Menurutnya, Zahawi akan tetap diakui sebagai ketua partai selama pemeriksaan pajak berlangsung. Sementara itu, Zahawi mengaku siap bekerja sama dengan otoritas pajak.

Meski demikian, Labor Party menilai Sunak seharusnya mengambil langkah yang lebih tegas terhadap Zahawi. Sebagai informasi, Sunak dan Zahawi sama-sama berasal dari Conservative Party.

Baca Juga:
Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

“Semua orang tahu itu salah. Dia jelas tidak akan mengundurkan diri dan perdana menteri seharusnya perlu menunjukkan ketegasannya sebagai pemimpin," sebut Starmer dikutip dari aljazeera.com.

Dia menyebutkan kasus tersebut menjadi ujian bagi Sunak. Sebab, Sunak pernah berjanji integritas dan akuntabilitas menjadi yang utama. Janji tersebut seharusnya membuat Sunak mengambil langkah yang lebih tegas terhadap Zahawi. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 16:00 WIB KPP PRATAMA PADANG DUA

Cek Kebenaran Lokasi dan Kegiatan Usaha, Petugas Pajak Gelar Kunjungan

Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6