SELANDIA BARU

Pemerintah Selandia Baru Mau Pajaki Serdawa Sapi, Para Peternak Marah

Vallencia | Minggu, 16 Oktober 2022 | 12:00 WIB
Pemerintah Selandia Baru Mau Pajaki Serdawa Sapi, Para Peternak Marah

Sapi. (foto: live-work.immigration.govt.nz)

WELLINGTON, DDTCNews – Para peternak di Selandia Baru protes dengan usulan pemerintah yang berniat untuk mengenakan pajak terhadap hewan ternak yang berserdawa dan buang air kecil, khususnya sapi. Rencana ini diajukan oleh pemerintah untuk mengurangi emisi.

Presiden Federasi Peternak Andrew Hoggard mengatakan para peternak telah berusaha untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam rencana pengurangan emisi selama lebih dari dua tahun. Dalam rencana tersebut, peternak bahkan tidak menurunkan produksi pangannya.

“Peternak akan menjual hewan ternak mereka begitu cepat sehingga Anda bahkan tidak akan mendengar anjing menggonggong di belakang truk pickup saat mereka pergi,” katanya, dikutip pada Minggu (16/10/2022).

Baca Juga:
Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Pemerintah telah berjanji akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjadikan negara itu netral karbon pada 2050. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi metana dari hewan ternak sebesar 10% pada 2030 dan 47% pada 2050.

Sekitar setengah dari emisi gas rumah kaca di Selandia Baru berasal dari peternakan. Hewan ternak menghasilkan gas metana dari serdawa dan senyawa nitrous oxide dari urin mereka. Oleh sebab itu, pemerintah mengusulkan adanya pemajakan atas serdawa dan urin hewan ternak.

Seperti dilansir abcnews.go.com, pemerintah menyebut jenis pajak peternakan ini akan menjadi yang pertama di dunia. Nanti, peternak akan mulai membayar pajak emisi pada 2025. Namun, tarif pajak emisi tersebut belum ditentukan.

Baca Juga:
Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sementara itu, Perdana Menteri Jacinda Ardern menuturkan semua pendapatan yang dikumpulkan dari pajak serdawa ini akan dialokasikan kembali ke industri tersebut untuk mendanai teknologi baru, penelitian, dan pemberian insentif lainnya.

“Petani Selandia Baru akan menjadi yang pertama di dunia untuk mengurangi emisi pertanian, memposisikan pasar ekspor terbesar kami untuk keunggulan kompetitif yang membawa dunia semakin cerdas tentang asal makanan mereka,” ujarnya.

Meski demikian, usulan tersebut ditentang keras oleh para peternak. Para peternak menolak usulan pemerintah karena industri sektor peternakan sangat memengaruhi perekonomian negara tersebut dan dianggap memberatkan. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya