MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Redaksi DDTCNews | Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Ilustrasi. Sebuah pesawat Singapore Airlines yang membawa penumpang gelombang pertama mendarat di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) di bawah program Malaysia-Singapore Vaccinated Travel Lane (VTL), di Sepang, Malaysia, Senin (29/11/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Lai Seng Sin/HP/sa.

KUALA LUMPUR, DDTCNews – Pemerintah Malaysia menyiapkan sejumlah insentif pajak untuk industri pariwisata dalam APBN 2022. Insentif nantinya akan mendukung kestabilan industri yang sedang terdampak pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Tengku Zafrul Aziz mengumumkan tujuh inisiatif utama senilai MYR1,6 miliar atau Rp5,46 triliun. Ketujuh inisiatif tersebut nantinya diarahkan untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata.

Ketujuh inisiatif terdiri atas pemberian keringanan pajak, subsidi upah operator tur, pembiayaan, dana promosi, dan pemeliharaan infrastruktur pariwisata. Pemerintah juga akan memperpanjang beberapa insentif pajak.

Baca Juga:
Cek Kebenaran Lokasi dan Kegiatan Usaha, Petugas Pajak Gelar Kunjungan

“Insentif yang diperpanjang antara lain seperti pembebasan pajak penghasilan kepada penyelenggara kegiatan seni dan budaya, serta kompetisi olahraga dan rekreasi internasional hingga 2025,” tutur Aziz dikutip dari freemalaysiatoday.com, Senin (6/12/2021).

Pembebasan pajak hiburan dan pembebasan pajak pariwisata akan diperpanjang hingga 31 Desember 2022. Keringanan pajak penghasilan individu khusus untuk pengeluaran pariwisata domestik hingga RM1.000 juga diperpanjang hingga 2022.

Sementara itu, Departemen Manajemen di Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universiti Malaya Azni Zarina Taha menyatakan insentif dapat memulihkan perusahaan lebih cepat. Namun, pemerintah tidak dapat memberikan insentif dalam waktu yang lama.

Baca Juga:
Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

“Ini tidak bisa lama-lama, tetapi hanya jangka pendek untuk memacu pariwisata. Ini adalah teka-teki karena pemerintah perlu mengeluarkan uang untuk mengelola pandemi dan perusahaan perlu bertahan dari penguncian dan mengurangi kapasitas,” ujarnya.

Azni menuturkan sangat penting bagi pemerintah untuk tetap mempertimbangkan anggaran negara. Menurutnya, pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara pemberian keringanan pajak dan pengumpulan pendapatan. (vallen/rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 16:00 WIB KPP PRATAMA PADANG DUA

Cek Kebenaran Lokasi dan Kegiatan Usaha, Petugas Pajak Gelar Kunjungan

Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6