INDIA

Negara Ini Perpanjang Pajak Ekspor Beras, Berlaku hingga Maret 2024

Muhamad Wildan | Minggu, 15 Oktober 2023 | 14:30 WIB
Negara Ini Perpanjang Pajak Ekspor Beras, Berlaku hingga Maret 2024

Ilustrasi.

NEW DELHI, DDTCNews – Pemerintah India memperpanjang masa berlaku pengenaan pajak ekspor atas beras pratanak (parboiled rice). Pajak yang awalnya berlaku hingga 16 Oktober 2023 diperpanjang masa berlakunya hingga Maret 2024.

Kebijakan ini diperkirakan akan terus menurunkan suplai dan meningkatkan harga beras di pasar global.

"Pajak ekspor sebesar 20% tetap diberlakukan dalam rangka menjaga suplai beras di pasar domestik dan menjaga harga," jelas pemerintah India seperti dilansir business-standard.com, dikutip pada Minggu (15/10/2023).

Baca Juga:
Cek Kebenaran Lokasi dan Kegiatan Usaha, Petugas Pajak Gelar Kunjungan

Inflasi di India hingga September 2023 hanya 5,02%, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada Agustus sebesar 6,83%. Dengan demikian, inflasi di India telah kembali ke sasaran bank sentral yang sebesar 4%+/-2%.

Secara lebih terperinci, inflasi pangan tercatat turun dari 9,19% menjadi 6,3%, sedangkan inflasi inti turun dari 4,8% menjadi 4,6%.

Namun, inflasi di 13 dari 22 negara bagian India tercatat masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata inflasi nasional.

Baca Juga:
Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Sebagai informasi, kebijakan India atas ekspor beras memberikan dampak terhadap harga beras global. Hal ini dikarenakan kontribusi India terhadap ekspor beras global tercatat mencapai 40%.

Selain mengenakan pajak ekspor sebesar 20% atas beras pratanak, India telah memberlakukan larangan ekspor atas beras putih sekaligus beras hancur (broken rice) dalam rangka menstabilkan harga-harga di dalam negeri. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 16:00 WIB KPP PRATAMA PADANG DUA

Cek Kebenaran Lokasi dan Kegiatan Usaha, Petugas Pajak Gelar Kunjungan

Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6