WALES

Negara Ini Minta Inggris Delegasikan Kewenangan Atur Pajak Bandara

Redaksi DDTCNews | Senin, 11 Februari 2019 | 19:25 WIB
Negara Ini Minta Inggris Delegasikan Kewenangan Atur Pajak Bandara

Ilustrasi. (foto: WalesOnline)

CARDIFF, DDTCNews — Pemerintah Wales meminta Inggris untuk segera mendelegasikan pengaturan pajak di Bandara Cardiff. Pendelegasian yang diikuti relaksasi pungutan pajak dinilai dapat meningkatkan jumlah penumpang di wilayah yang jadi bagian dari Britania Raya ini.

Menteri Pertama Wales Carwyn Jones mengatakan kewenangan mengatur besaran Air Passenger Duty (APD) atau pajak bandara sudah didengungkan sejak dua tahun yang lalu. Namun, usulan kebijakan tersebut urung terlaksana hingga sekarang dan masih menjadi kewenangan Inggris.

Otoritas Inggris menilai relaksasi pengenaan pajak bandara Cardiff akan menimbulkan kompetisi tidak adil dengan bandara di sekitarnya yang berada di wilayah Inggris seperti Bristol. Pada sisi lain, pendelgasian pengaturan pajak bandara sudah diberikan Inggris kepada Skotlandia dan Irlandia Utara, tapi tidak berlaku untuk Wales.

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

“Mengapa Skotlandia diberikan kekuasaan itu [mengatur pajak bandara] dan Wales tidak memiliki kewenangan yang sama,” katanya seperti dikutip pada Senin (11/2/2019).

Relaksasi pajak, disebut pemerintah Wales, dapat menarik lebih banyak penerbangan jarak jauh untuk singgah atau transit di Cardiff. Jones menyebutkan skema dalam pengembangan sarana transportasi udara idealnya tidak dibebankan kepada penumpang dalam bentuk pungutan pajak.

Bila diberikan kewenangan serupa Skotlandia dan Irlandia Utara maka hampir pasti pungutan pajak bandara Cardiff akan dihapuskan. Selama ini penumpang yang datang ke Bandara Cardiff dibebani tagihan pajak berkisar 78 pound sterling hingga 156 pound sterling tergantung pada jarak penerbangan.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

"Kami bisa menumbuhkan Bandara Cardiff jika mengatur APD, bahkan dapat mengembangkan bandara lain di seluruh Wales," tandasnya.

Hitungan pemerintah Wales menyebutkan relaksasi pajak bandara dapat meningkatkan jumlah penumpang sebesar 62.000 orang setiap tahunnya. Dampak kepada bandara lain di wilayah Inggris seperti Bristol juga disebutkan akan minimal.

Rencananya Komite Urusan Wales di Parlemen Inggris akan mendengarkan presentasi dewan eksekutif bandara pada pekan ini. Presentasi tersebut akan menjadi bahan dalam menyusun kebijakan terkait pengaturan pajak bandara di Wales.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Pertimbangannya bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi Wales. Namun, seperti dilansir BBC, ada kepentingan yang lebih besar mencakup efek negatif relaksasi bagi bandara lain di utara Wales dan bandara lain di wilayah Inggris.

"Ini bukan tentang mengambil penumpang dari bandara lain. Mereka sudah berada di luar perbatasan [Wales—Inggris]. Kebijakan ini tentang meningkatkan permintaan penerbangan di Wales,” tegas Carwyn Jones. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN