INDIA

Negara Ini Kecualikan Penjualan Tiket Kereta Api dari Pungutan PPN

Muhamad Wildan | Minggu, 23 Juni 2024 | 15:30 WIB
Negara Ini Kecualikan Penjualan Tiket Kereta Api dari Pungutan PPN

NEW DELHI, DDTCNews - Pemerintah India melalui Goods and Services Tax (GST) Council memutuskan untuk memberikan fasilitas pengecualian PPN atas beragam jenis jasa yang terkait dengan perkeretaapian.

Dengan keputusan ini, PPN tidak lagi dikenakan atas penjualan tiket kereta api, pemberian fasilitas ruang tunggu dan ruang ganti di stasiun kereta api, transaksi jual beli di dalam kereta api, dan lain-lain.

"Keputusan-keputusan ini akan memberikan manfaat bagi para pedagang, UMKM, dan pembayar pajak," ujar Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman, dikutip pada Minggu (23/6/2024).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Tak hanya itu, GST Council juga memberikan fasilitas pengecualian PPN atas sewa asrama pelajar yang berlokasi di luar tempat institusi pendidikan. Fasilitas diberikan jika harga sewa asrama tidak lebih dari INR20.000 atau Rp3,9 juta per orang per bulan.

Dengan keputusan ini, asrama pelajar yang bertempat di luar institusi pendidikan mendapatkan perlakuan PPN yang sama dengan asrama pelajar yang berada di dalam wilayah institusi pendidikan.

Tak hanya menambah fasilitas pengecualian PPN, GST Council juga menerapkan teknologi biometrik secara nasional dalam rangka menekan praktik pembuatan dan penggunaan faktur pajak fiktif. Teknologi biometrik tersebut bernama Aadhaar.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

"Teknologi autentikasi Aadhaar berbasis biometrik akan diluncurkan di seluruh India. Teknologi ini akan membantu kami memerangi praktik pengkreditan pajak masukan menggunakan faktur pajak fiktif," ujar Sitharaman seperti dilansir hindustantimes.com.

Perlu diketahui, GST Council adalah komite yang beranggotakan 33 orang yang terdiri dari 2 perwakilan dari pemerintah pusat, 28 perwakilan dari negara bagian, dan 3 perwakilan dari teritori yang memiliki lembaga legislatif.

Melalui GST Council, pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian bertemu secara rutin dalam rangka mengubah ataupun merekonsiliasikan kebijakan PPN di India. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja