IRLANDIA

Negara Ini Bebaskan Dividen dari Luar Negeri dari Pengenaan Pajak

Muhamad Wildan | Selasa, 13 Februari 2024 | 18:00 WIB
Negara Ini Bebaskan Dividen dari Luar Negeri dari Pengenaan Pajak

Ilustrasi.

DUBLIN, DDTCNews – Pemerintah Irlandia berencana memberikan fasilitas pengecualian pajak atas dividen dari luar negeri. Kebijakan ini disiapkan pemerintah guna respons atas penerapan pajak minimum global.

Menteri Keuangan Irlandia Michael McGrath mengatakan pengecualian pajak atas dividen dari luar negeri akan meningkatkan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menciptakan sistem pajak yang lebih efektif dan kuat.

"Ini adalah perubahan yang signifikan dalam sistem PPh badan Irlandia, perubahan yang kami yakini akan meningkatkan daya saing Irlandia untuk tahun-tahun yang akan datang," katanya, dikutip pada Selasa (13/2/2024).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Dalam dokumen konsultasi publik, Kementerian Keuangan Irlandia memandang pemberian fasilitas pengecualian pajak atas dividen dari luar negeri akan menggeser sistem pajak Irlandia dari worldwide menuju teritorial.

Sebagai catatan, negara dengan sistem worldwide mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sebaliknya, negara yang menganut sistem teritorial hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari yurisdiksinya.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Menanggapi rencana tersebut, American Chamber of Commerce Ireland menuturkan sistem teritorial yang diadopsi Irlandia bakal menyederhanakan sistem pajak sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi negara tersebut.

Pengecualian pajak atas dividen luar negeri dinilai akan meningkatkan daya tarik Irlandia sebagai yurisdiksi tempat pendirian holding company oleh perusahaan multinasional.

Namun, American Chamber of Commerce meminta pemerintah Irlandia untuk mempertimbangkan dampak dari rencana kebijakan ini terhadap penerapan pajak minimum global sebagaimana dimaksud dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Hal yang sama juga disampaikan oleh Irish Tax Institute. Menurut mereka, penyelarasan kebijakan pengecualian pajak dengan ketentuan excluded dividend dalam GloBE diperlukan untuk menghindari pengenaan pajak berganda.

Seperti dilansir Tax Notes International, Irish Tax Institute menilai jika masalah itu tak ditindaklanjuti maka pemberian fasilitas pengecualian pajak dividen luar negeri justru meningkatkan kompleksitas dari penerapan pajak minimum global di Irlandia. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja