PRANCIS

Menkeu Optimis Seluruh Anggota Uni Eropa Sepakati Tarif Pajak Minimum

Vallencia | Rabu, 25 Mei 2022 | 12:00 WIB
Menkeu Optimis Seluruh Anggota Uni Eropa Sepakati Tarif Pajak Minimum

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire. (foto: Instagram @brunolemaire)

PARIS, DDTCNews – Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire optimistis seluruh negara anggota Uni Eropa bakal menyepakati ketentuan tarif pajak minimum atas perusahaan multinasional pada 17 Juni 2022.

Bruno Le Maire mengatakan Polandia merupakan satu-satunya anggota Uni Eropa yang masih belum menyepakati penerapan tarif pajak minimum. Namun, ia meyakini Polandia akan turut menyepakati tarif pajak minimum pada 17 Juni 2022.

“Saya yakin membawa Warsawa ke dalamnya dan mencapai kesepakatan tentang penerapan tarif pajak perusahaan minimum di Uni Eropa pada 17 Juni, pada pertemuan para menteri berikutnya,” katanya seperti dilansir euobserver.com, Rabu (25/5/2022).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Polandia memang memiliki beberapa konflik berkelanjutan dengan Uni Eropa mengenai independensi peradilan. Alhasil, Polandia enggan mendukung kesepakatan penerapan tarif pajak minimum terhadap perusahaan sebesar 15%.

Kekhawatiran Polandia juga disebabkan karena adanya potensi penerapan pajak minimum tidak diiringi dengan aturan baru yang mencegah perusahaan multinasional membukukan keuntungan di negara yang paling menguntungkan.

Polandia berharap adanya hubungan yang mengikat secara hukum antara dua pilar reformasi pajak global, tarif pajak, dan pengenalan retribusi global yang dinegosiasikan secara terpisah untuk perusahaan multinasional.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Menanggapi keresahan Polandia, Le Maire menyebutkan para pejabat Uni Eropa tengah menyiapkan ketentuan diplomatik yang dapat memberikan jaminan politik kepada Polandia. Harapannya Polandia dapat menyetujui kesepakatan tarif pajak minimum global.

Di sisi lain, pejabat Uni Eropa mengatakan Polandia sedang memanfaatkan reformasi pajak untuk membuka bagian dari dana pemulihan Covid-19 yang dialokasikan ke Polandia. Namun, sampai saat ini, dana pemulihan tersebut masih ditahan karena masalah independensi peradilan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja