SWISS

Masih Dicap Sebagai Surga Pajak, Swiss Perlu Kerja Lebih Keras

Vallencia | Minggu, 13 November 2022 | 10:00 WIB
Masih Dicap Sebagai Surga Pajak, Swiss Perlu Kerja Lebih Keras

Ilustrasi.

BERN, DDTCNews – Pemerintah Swiss telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi praktik penghindaran pajak yang terjadi di negaranya. Meski demikian, parlemen Eropa memandang Swiss masih harus bekerja lebih keras lagi.

Anggota Parlemen Eropa Paul Tang menilai Swiss telah menunjukkan kemajuan dalam melawan penghindaran pajak melalui reformasi tarif pajak atas perusahaan multinasional. Namun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh Swiss untuk menuntaskan praktik tersebut masih banyak.

“Swiss telah membuat kemajuan dalam mereformasi tarif pajak untuk perusahaan multinasional, tetapi masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan,” tuturnya dikutip dari swissinfo.ch, dikutip pada Minggu (13/11/2022).

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Swiss telah membuat kemajuan yang lebih besar ketimbang anggota Uni Eropa lainnya dalam konteks pajak minimum global. Pada 2021, Swiss menjadi salah satu dari 130 negara yang menyetujui tarif pajak minimum global sebesar 15% di bawah inisiatif OECD.

Masyarakat Swiss diperkirakan akan mulai mengutarakan aspirasinya terhadap kebijakan pajak baru pada 2023. Dukungan masyarakat diperlukan karena terdapat begitu banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Swiss.

Namun, Tang memandang reputasi Swiss sebagai negara surga pajak atau tax haven country tidak dapat hilang begitu saja. Sebab, Swiss belum mampu menunjukkan bahwa aliran uang yang masuk ke negaranya bukan berasal dari hasil penghindaran pajak.

Baca Juga:
Keputusan yang Dikirim via Coretax Dianggap Sudah Diterima Wajib Pajak

“Untuk menghilangkan reputasi ini [tax haven country], sebuah negara harus menunjukkan aliran uang yang datang bukan berasal dari orang-orang yang ingin menghindari pembayaran pajak. Kami butuh hasil terukur, tetapi belum dihasilkan oleh Swiss,” ujarnya.

Di samping itu, terdapat salah satu anggota parlemen dari Belanda juga yang mengkritik Swiss karena kemudahan pemilik uang dalam menyembunyikan identitas mereka dan kurangnya uji tuntas terhadap pengacara.

Anggota parlemen Eropa tersebut menyarankan parlemen Swiss yang menjalankan praktik hukum untuk menjauhkan diri dari setiap pemungutan suara mengenai profesi hukum. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi konflik kepentingan. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP