KANADA

Kanada Kukuh Terapkan Pajak Digital, Presiden AS Diklaim Tak Keberatan

Muhamad Wildan | Kamis, 14 Desember 2023 | 13:00 WIB
Kanada Kukuh Terapkan Pajak Digital, Presiden AS Diklaim Tak Keberatan

Justin Trudeau. (foto: institutodeestrategia.com)

OTTAWA, DDTCNews - Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengeklaim pemerintah Amerika Serikat (AS) tidak pernah mengungkapkan keberatan atas rencana pengenaan pajak digital atau digital services tax (DST) oleh Kanada terhadap perusahaan digital AS.

Trudeau mengatakan DST bukanlah suatu kebijakan yang dikhawatirkan oleh Presiden AS Joe Biden. Meski demikian, ia mengaku dapat memahami penolakan atas DST dari para anggota DPR dan Senat AS tersebut.

"Tak sekalipun Presiden Biden mengangkat hal tersebut [DST] sebagai kekhawatiran secara langsung kepada saya," katanya, dikutip pada Kamis (14/12/2023).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Terlepas dari perkembangan ini, lanjut Trudeau, pemerintah Kanada siap mempertahankan kebijakan DST serta merespons kekhawatiran dan keberatan dari pihak AS pada masa yang akan datang.

Dia menegaskan kehadiran DST dengan tarif 3% diperlukan guna memastikan perusahaan digital multinasional yang memperoleh penghasilan dari konsumen Kanada membayar pajak atas penghasilan tersebut di Kanada. Adapun sebagian besar dari perusahaan digital multinasional tersebut merupakan perusahaan AS.

"Saya memahami warga AS mungkin tidak terlalu senang dengan kebijakan kami. Namun, kami telah berjanji untuk melakukannya [menerapkan DST]," ujarnya seperti dilansir globalnews.ca.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Sebagai informasi, pengenaan DST telah dijanjikan oleh Trudeau saat masa kampanye pemilu 2019. Namun, implementasi DST ditunda ke 2024 guna mengakomodasi proses negosiasi multilateral atas Pilar 1: Unified Approach.

Dengan adanya Pilar 1, yurisdiksi pasar mendapatkan hak pemajakan atas 25% dari residual profit yang diterima oleh korporasi multinasional yang memiliki pendapatan global di atas EUR20 miliar dan profitabilitas di atas 10%.

OECD berharap negara-negara anggota Inclusive Framework menandatangani MLC Pilar 1 pada tahun ini agar pilar tersebut bisa diberlakukan pada 2025.

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Namun demikian, Pilar 1 sesungguhnya baru bisa berlaku secara global bila 30% dari negara yang mewakili 60% ultimate parent entity (UPE) telah menandatangani dan meratifikasi MLC Pilar 1.

Alhasil, implementasi Pilar 1 amat bergantung pada komitmen negara maju untuk segera meratifikasi pilar tersebut, terutama AS. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya