Kabulkan Protes Publik, Pajak atas Tampon Dihapus

CANBERRA, DDTCNews – Seluruh Menteri Keuangan negara bagian Australia sepakat untuk menghapus pajak atas tampon. Pemajakan yang termasuk ke dalam rezim pajak atas barang dan jasa (goods and services tax/GST) ini dianggap tidak adil karena ada barang-barang kebutuhan lain yang dikecualikan.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan keputusan untuk menghapus pajak pada tampon wanita dan berbagai barang lainnya merupakan keputusan yang praktis. Pasalnya banyak warga yang merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut.

“Saya dapat melihat pemajakan itu menjadi sumber frustasi yang dialami masyarakat. Karenanya penghapusan kebijakan itu akan meringankan kecemasan dan frustasi masyarakat ke depannya,” katanya di Canberra, melansir abc.net.au, Selasa (9/10).

Ketidakadilan implementasi kebijakan ini terjadi pada barang seperti alat kontrasepsi dan obat penambah stamina yang tidak dipajaki. Ketimpangan ini membuat warga mendorong pemerintah menghapus pajak pada tampon dan beberapa barang lain.

Hal ini pun mendapat tanggapan dari Menteri Kepentingan Perempuan Australia Kelly O’Dwyer yang menyambut gembira keputusan para menteri keuangan untuk menghapus penerapan pajak pembalut.

Menurut O’Dwyer, inisiasi Mantan Menteri Keuangan Joe Hockey yang ingin menghapus pajak ini akhirnya dapat terealisasi. Hockey menjadi Menteri Keuangan pertama yang menginisiasi penghapusan pajak ini.

“Hockey sempat usul penghapusan pajak tampon, tapi banyak negara bagian tidak mendukung. Dia menjadi Menteri Keuangan pertama yang mengangkat usulan tersebut,” papar O’Dwyer.

Tak hanya pajak tampon yang akan dihapuskan, tapi tampon, celana dalam tahan air, pasta gigi, hingga produk untuk membantu ibu menyusui pun juga akan dibebaskan dari pajak. Kabarnya, pemerintah akan merilis daftar lengkap barang yang akan bebas pajak dalam waktu dekat.

Pembebasan sejumlah barang dari pajak atas produk sanitari ini tentu akan menutunkan pendapatan pajak hingga mencapai AUD30 juta secara keseluruhan. Namun partai koalisi menilai penurunan itu bisa ditambal, karena negara bagian sudah memperoleh penerimaan GST lebih tinggi dari target. (Amu)