BRASIL

Jadi Tuan Rumah G-20, Negara Ini Dorong Sistem Pajak yang Lebih Adil

Muhamad Wildan | Minggu, 03 Maret 2024 | 16:00 WIB
Jadi Tuan Rumah G-20, Negara Ini Dorong Sistem Pajak yang Lebih Adil

Ilustrasi.

SAO PAULO, DDTCNews – Pemerintah Brasil selaku tuan rumah G-20 2024 mendorong untuk terciptanya sistem pajak yang lebih adil guna menekan ketimpangan.

Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad mengatakan orang-orang terkaya di dunia saat ini hanya membayar pajak sebesar 0% hingga 0,5% dari total kekayaan yang mereka miliki.

"Jika kita bertindak bersama maka kita akan memiliki kapasitas untuk mendorong orang-orang ini untuk berkontribusi pada masyarakat dan pembangunan berkelanjutan," katanya, dikutip pada Minggu (3/3/2024).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Oleh karena itu, lanjut Haddad, diperlukan suatu kerjasama lintas yurisdiksi untuk menciptakan sistem pajak global yang bersifat progresif guna meningkatkan kontribusi pajak dari orang-orang terkaya di dunia.

Dia menuturkan OECD bersama PBB perlu berkolaborasi untuk terus mendorong kerja sama perpajakan internasional guna menutup celah penghindaran pajak yang selama ini dimanfaatkan oleh para miliarder.

Menurutnya, pemajakan yang efektif dan adil terhadap wajib pajak terkaya di dunia hanya bisa dilakukan melalui reformasi pajak yang bersifat global.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Sementara itu, Direktur EU Tax Observatory Gabriel Zucman mendorong pemberlakuan pajak kekayaan global dengan tarif 2% terhadap 3.000 orang terkaya di dunia. Menurutnya, pajak kekayaan tersebut akan menghasilkan tambahan penerimaan senilai US$250 miliar.

Dia memandang pajak kekayaan atas orang-orang terkaya sangat penting mengingat kelompok wajib pajak tersebut dapat dengan mudah menghindar dari kewajiban membayar PPh.

Berbeda dengan kelas menengah yang PPh-nya langsung dipotong setiap bulannya oleh pemberi kerja, wajib pajak kaya dapat menghindar dari kewajiban membayar pajak dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang tersedia.

Untuk itu, lanjut Zucman, isu ketimpangan dan konsentrasi kekayaan pada segelintir individu perlu segera diatasi guna memperkuat kohesi sosial dan demokrasi. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja