ITALIA

Hilangkan Bukti Penyidikan Kasus PPN, Pejabat Ini Jadi Terdakwa

Redaksi DDTCNews | Senin, 10 April 2023 | 16:30 WIB
Hilangkan Bukti Penyidikan Kasus PPN, Pejabat Ini Jadi Terdakwa

Ilustrasi.

ROMA, DDTCNews – Pejabat lembaga kepolisian keuangan Italia, Guardia di Finanza (GdF) didakwa bersalah karena terbukti menerima suap dan menyembunyikan bukti penyidikan atas kasus penggelapan PPN.

Lembaga kejaksaan Uni Eropa, European Public Prosecutor’s Office (EPPO) mengatakan petugas tersebut terbukti menerima suap senilai €50.000 dari pengusaha yang sedang dilakukan penyidikan atas kasus PPN.

“Penyidikan yang terdapat unsur korupsi ini menjadi bukti bahwa pejabat publik telah gagal untuk memberikan bukti penyidikan kepada jaksa,” sebut EPPO seperti dikutip dari Tax Notes International, Senin (10/4/2023).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Akibat dari penerimaan suap oleh pejabat tersebut, pengadilan memberikan putusan berupa penyitaan aset terdakwa berupa uang tunai senilai €50.000 dan properti milik pejabat tersebut yang ditaksir senilai €443.775,00.

EPPO menyebut putusan penyitaan diberikan karena terdakwa tidak dapat memberikan justifikasi atas aset yang dimilikinya di pengadilan.

“Terdakwa tidak bisa memberikan justifikasi atas ketidaksesuaian berupa jumlah penghasilan yang seharusnya diterima oleh terdakwa dengan aset yang dimilikinya pada surat pemberitahuan pajak terdakwa,” jelas EPPO.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

EPPO menjelaskan terdakwa merupakan pejabat yang memegang peranan vital atas penyidikan kasus penggelapan PPN tersebut. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan bukti yang diberikan dari hasil penyidikan tersebut menjadi terbatas.

“Penyidik tak memberikan detail terkait dengan skema penggelapan. Bukti penyidikan yang diberikan hanya sebatas ‘masih dalam tahap penyidikan’ oleh tim penyidik,” jelas EPPO.

Pada 21 Maret, kepolisian Italia telah menangkap 12 orang pelaku penggelapan PPN. Empat orang di antaranya merupakan pejabat publik. EPPO menambahkan tak menutup kemungkinan kasus tersebut memiliki kaitannya dengan terdakwa. (sabian/rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra