THAILAND

Dorong Investasi Ramah Lingkungan, Otoritas Ini Siapkan Insentif Pajak

Dian Kurniati | Kamis, 11 Januari 2024 | 10:30 WIB
Dorong Investasi Ramah Lingkungan, Otoritas Ini Siapkan Insentif Pajak

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand tengah menyiapkan paket kebijakan fiskal untuk mendukung investasi yang sejalan dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, governance/ESG).

Menteri Keuangan Lavaron Sangsnit mengatakan salah satu insentif fiskal yang disiapkan ialah pengurangan pajak untuk investasi yang sejalan dengan prinsip ESG. Rencananya, paket kebijakan tersebut diterbitkan pada kuartal I/2024.

"Paket kebijakan ini bertujuan mendorong investasi swasta dalam proyek-proyek ESG, yang pemerintah nilai penting untuk pembangunan ekonomi jangka panjang dan kelestarian lingkungan Thailand," katanya, dikutip pada Kamis (11/1/2024).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Lavaron menuturkan prinsip ESG telah menjadi tren investasi global untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Kemenkeu pun berupaya untuk merumuskan strategi investasi menarik yang sejalan dengan ESG, termasuk perihal insentif.

Meski masih dikaji, ia menyebut skema insentif yang bakal menjadi bagian dari paket kebijakan fiskal tersebut antara lain pengurangan pajak untuk berbagai investasi di bidang energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, dan pariwisata berkelanjutan.

Menurutnya, paket kebijakan fiskal itu bakal menarik para investor ESG, tetapi tidak mendiskriminasi investasi yang sudah ada. Dia perharap paket tersebut mampu menarik investasi swasta di bidang-bidang strategis untuk membantu Thailand menjadi negara yang lebih berkelanjutan.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

"Kami berharap investasi ESG memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan lingkungan Thailand, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujarnya seperti dilansir nationthailand.com.

Lavaron menambahkan paket kebijakan fiskal ESG akan melengkapi berbagai program pemerintah untuk mendorong transisi menuju ekonomi keberlanjutan. Selain itu, lanjutnya, pajak karbon juga akan tetap didorong untuk menurunkan emisi karbon. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja